TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi mengatakan ada 19 aspek nan kudu disiapkan pemerintah dalam inisiasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) nan telah masuk ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033.
“Ada 16 aspek nan kami terima sudah siap, tapi ada 3 aspek nan tetap jadi PR (pekerjaan rumah) ialah posisi nasional, manajemen, dan pemangku kepentingan,” katanya dalam aktivitas Peluncuran Electricity Connect 2024 di Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024.
Ia mengatakan, dari ketiga aspek nan menjadi pekerjaan rumah itu bakal dikaji melalui Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). “Itu kan organisasi nan kelak me-manage persiapan pembangunan. Bisa ada diskusinya nantinya,” ujarnya.
Acara Electricity Connect akan diselenggarakan pada 20-22 November 2024 oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI). Selaku Ketua Umum MKI, Evy mengatakan telah mengundang pelaku industri nan berasosiasi dengan nuklir. “Kami undang untuk hadir, tentunya di sini bakal jadi berbagi informasi,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut daya nuklir masuk dalam rencana bauran daya terbarukan di Indonesia. Ia juga mengatakan nuklir tidak menjadi opsi terakhir. Sebab, daya ini tersedia dan berpotensi mempercepat capaian target Nationally Determined Contributions (NDC) alias sasaran penurunan emisi gas rumah kaca.
"Tentu saja ada kajian-kajian teknisnya lagi. Harus secara teknis itu reliable, aman, dan kompetitif," ujar Arifin ketika ditemui usai rapat kerja berbareng Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 8 Juli 2024.
Iklan
Nuklir juga sudah dimasukan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan alias RUU EBET. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut nuklir tercantum dalam pasal 9. "Sudah masuk dalam perencanaan," kata dia.
Ihwal pemanfaatan nuklir, saat ini Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir alias PLTN. Indonesia mendapat pembiayaan perjanjian hibah sebesar USS 2,3 juta alias Rp 34 miliar untuk pengembangan program.
Pilihan editor: Tolak Pengembangan Geothermal, Puluhan Warga Demo di Kementerian ESDM
BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU