TEMPO.CO, Jakarta - Proses pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 di ibu kota baru tersebut.
Selain itu, Presiden Joko Widodo namalain Jokowi juga direncanakan bakal berkantor di IKN pada Juli ini. Namun, rencana tersebut belum pasti mengingat kesiapan prasarana penunjang, seperti air dan listrik nan belum tersedia.
“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah,” ujar Jokowi usai menyerahkan support kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.
Selain kesiapan air dan listrik, beragam hambatan juga terjadi dalam proses pembangunan IKN Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, hujan menjadi salah satu hambatan dalam melanjutkan pembangunan di ibu kota baru tersebut.
“Masalahnya di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari nan terang. Selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda, agar nggak kena hujan,” ujar Basuki.
Tak hanya itu, pembangunan prasarana dasar juga tetap separuh jalan. Banyak ruas jalan di IKN baru ditimbun kerikil, belum disiram aspal. Bahkan, jalan menuju proyek Istana Presiden tertutup lumpur setiap kali hujan turun.
Menurut catatan Tempo, terdapat sejumlah masalah dalam proses pembangunan IKN. Mulai dari akses terhadap air bersih untuk makan dan mandi nan tetap susah di area inti IKN, serta pembangunan prasarana nan belum memadai lantaran tersendat masalah lahan.
Masalah juga timbul dari rantai pasok material dan peralatan bangunan untuk pembangunan nan belum lancar lantaran akses ke area inti IKN belum terbangun sepenuhnya. Dan persoalan utama adalah anggaran pembangunan IKN nan tetap mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lantaran penanammodal maju-mundur dalam menanamkan modalnya.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Tumpukan Masalah IKN nan Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,” persoalan itu membikin presiden terpilih Prabowo Subianto disebut kurang antusias untuk buru-buru merampungkan pembangunan IKN Nusantara.
Dua petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo mengatakan tak ada pembahasan IKN dalam setiap pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik penyokongnya. Prabowo lebih banyak bicara soal makan bergizi gratis, nan merupakan janji kampanyenya.
Iklan
Pembicaraan antara Tim Gugus Tugas Sinkronisasi nan dibentuk Prabowo dan Kementerian Keuangan pun tak menyinggung IKN dalam Rancangan APBN 2025. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo malah menghidupkan kembali rencana pembangunan tanggul besar di Teluk Jakarta untuk menahan limpasan air laut agar tak menggerus daratan Jakarta.
“Kami perlu tanggul raksasa, itu program saya juga,” kata Prabowo dalam Qatar Economic Forum pada Mei 2024.
Seorang narasumber di lingkaran Prabowo mengatakan sudah ada kesepakatan di antara Prabowo dan calon wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, bahwa soal IKN diserahkan sepenuhnya kepada putra Jokowi itu.
Ihwal ini, Bendahara Umum Partai Gerindra nan juga personil Gugus Tugas Sinkronisasi, Thomas Djiwandono, tak menjawab dengan gamblang soal kebenaran berita bahwa Gibran bakal berfokus dalam pembangunan IKN. Dia hanya memastikan komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN.
“Pak Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN,” ucap Thomas pada Kamis, 6 Juni 2024.
Dalam Qatar Economic Forum pada Mei lalu, Prabowo mengatakan pembangunan IKN memerlukan waktu 25-30 tahun. Pembangunan awal mesti menggunakan sumber biaya dalam negeri dan kemudian dari luar negeri. “Ibu kota ini merupakan proyek politis,” ujarnya.
RADEN PUTRI | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana