Prabowo Sempat Ramai Dikabarkan akan Naikkan Rasio Utang 50 Persen dari PDB, Faisal Basri: Jangan Main-Main

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik presiden terpilih Prabowo Subianto nan sempat ramai dikabarkan bakal meningkatkan rasio utang pemerintah dari 39 menjadi 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut dia, langkah itu merupakan sinyal jelek bagi pemerintahan lima tahun mendatang.

“Itu sinyal nan jelek semua, belum apa-apa sudah ngegas (berutang),” ujar Faisal di area Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Alih-alih tancap gas meningkatkan utang, Faisal menilai Prabowo semestinya memikirkan strategi meningkatkan pendapatan negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bila rasio utang naik menjadi 50 persen PDB, dia mengatakan pemerintah kudu merevisi Undang-undang Keuangan Negara. Beleid itu mengatur pemisah maksimal rasio utang negara sebesar 60 persen PDB.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu tak sependapat rasio utang saat ini nan berada di bawah 40 persen tetap aman. Menurut dia, nomor itu merupakan standar bagi negara maju, nan mempunyai rasio pajak (tax ratio) tinggi 30 persen. Sementara di Indonesia, rasio pajak tetap rendah, ialah sekitar 10 persen. “Kalau tax ratio-nya flat apalagi turun terus, kan jadi berat,” kata dia.

Bila rasio utang pemerintah menjadi 50 persen PDB, Faisal mengatakan perihal itu bakal berakibat ke defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan rasio utang itu, dia memprediksi defisit anggaran bakal berada di atas 3 persen setiap tahun. “Jangan main-main, jangan ngegas terus,” kata dia, mewanti-wanti.

Iklan

Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal meningkatkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, demikian dilaporkan Financial Times mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia dapat mempertahankan ranking angsuran layak investasi meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik hingga 50 persen. "Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim seperti dikutip Reuters dari tulisan tersebut, Kamis, 11 Juli 2024.

Namun pernyataan itu dibantah Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo itu mengatakan, pemerintahan mendatang bakal mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB. Dasco juga mengatakan pemerintahan baru bakal menjaga defisit fiskal di bawah pemisah 3 persen PDB. “Kebijakan fiskal bakal digunakan sebagai perangkat untuk mendongkrak investasi swasta,” kata Dasco kepada Reuters.

Pilihan Editor: BUMN Rugi lantaran Kereta Cepat Whoosh, Faisal Basri: Bom Waktu untuk Pemerintahan Prabowo