Profil Direktur Utama PLN yang Kena Sentil Bahlil soal Beda Data Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memarahi Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu dan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara alias PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Kemarahan Bahlil timbul lantaran adanya perbedaan info jumlah desa nan belum tersambung listrik antara kementerian dan PLN.

Data Kementerian ESDM menyatakan terdapat sekitar 5.600 desa nan belum teraliri listrik. Sedangkan info PLN nyaris dua kali lipat alias sebanyak 10 ribu desa. 

“Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak betul alias PLN-nya enggak benar. Kalian lenyap ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” kata Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025. 

Bahlil mengerti andaikan jejeran Direksi PLN tetap banyak nan baru usai perombakan nan berjalan pada Rabu, 18 Juni lalu. Akan tetapi, dia menyayangkan lantaran kedudukan Direktur Utama PLN tetap dipegang oleh orang nan sama, ialah Darmawan Prasodjo, sehingga info listrik semestinya tak berbeda dengan Kementerian ESDM. 

“Ini Direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya hanya satu gitu, enggak berubah-ubah. Jadi oke info ini mungkin nan up to date (terkini), sayangnya tidak dilaporkan,” ucap Bahlil. 

Melansir laman resmi PLN, Darmawan Prasodjo lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 19 Oktober 1970. Dia diangkat sebagai Direktur Utama PLN berasas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nan digelar pada Rabu, 18 Juni 2025. Jabatannya itu dia lanjutkan setelah menjadi Dirut sejak 6 Desember 2021. 

Darmawan meraih gelar Sarjana (S1) di bagian Ilmu Komputer dari Texas A&M University, Amerika Serikat, pada 1994. Dia juga menyelesaikan studi Master (S2) di bagian pengetahuan dan perguruan tinggi nan sama pada 2000. Lalu, dia menuntaskan pendidikan ahli (S3) Ekonomi Terapan, Ekonomi Sumber Daya Alam di Texas A&M University, bekerja-sama dengan Duke University pada 2011. 

Sebelum menjabat sebagai Dirut PLN, Darmawan lebih dulu diangkat sebagai Wakil Dirut pada 23 Desember 2019 berasas Surat Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK-325/MBU/12/2019. Dia juga sempat menjadi Komisaris PLN pada 2018-2019. 

Darmawan adalah seorang Ekonom Energi nan menempuh studi dan berkarier lebih dari 15 tahun di Amerika Serikat. Pada 2012, dia kembali ke Indonesia dan memulai pekerjaan di beberapa perusahaan, seperti Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Program Studi Green Economy di Surya University (2012-2013). 

Merujuk pada arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) nan dilihat dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Darmawan terpantau menyampaikan total hartanya sebanyak tujuh kali. Dia pertama kali melaporkannya ketika menjadi Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan, Monitoring, dan Evaluasi Program Prioritas KSP, dengan jumlah Rp 10.181.660.413 pada 2018. 

Selanjutnya, Darmawan kembali menyerahkan LHKPN ketika menjabat sebagai Wakil Dirut PLN. Jumlah kekayaannya selama dua tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 10.981.504.836 pada 2019 dan Rp 14.169.174.811 pada 2020. 

Darmawan kemudian kembali melaporkan kekayaan kekayaannya kepada KPK lantaran diangkat sebagai Dirut PLN. Jumlah hartanya pada periode pelaporan tahun 2021 sebesar Rp 30.152.993.378, lampau naik menjadi Rp 46.298.502.163 pada 2022, dan tembus Rp 70.937.351.686 pada 2023. 

Darmawan juga mengoleksi lima unit kendaraan nan diklaim dari hasil sendiri dan hadiah. Alat transportasinya terdiri dari mobil Toyota Alphard (2018) senilai Rp 650 juta, mobil Hyundai Ioniq (2021) senilai Rp 350 juta, motor E-Motor United T1800 (2021) senilai Rp 7 juta, motor Smoot Tempur (2023) senilai Rp 5 juta, dan mobil Mercedes Benz 450 GLS (2023) senilai Rp 2,25 miliar.