4 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebanyak 16 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal mendapat biaya segar sebesar Rp 44,24 Triliun. Dari belasan BUMN tersebut, PT Hutama Karya mendapat modal paling besar ialah Rp 13,86 Triliun. Modal tersebut bakal digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol Trans Sumatera fase 2 dan 3. Seperti diketahui, pembangunan jalan tol itu dilanjutkan.
Erick Thohir, Menteri BUMN menyatakan, PMN kali ini berasas dividen BUMN, bukan berasas utang. "Ini pertama kali PMN nan diodorng Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, lantaran dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.
Sepanjang 2020–2024, BUMN menyetor total dividen ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN mengerjakan penugasan pemerintah di beragam bagian termasuk infrastruktur.
Seperti diketahui pembangunan prasarana seperti jalan tol merupakan penugasan pemerintah nan dikerjakan PT Hutama Karya. Alhasil untuk mengerjakan proyek tersebut, perlu biaya segar PMN.
Profil PT Hutama Karya
Dilansir dari hutamakarya.com, PT Hutama Karya merupakan perusahaan BUMN nan bergerak di bagian jasa konstruksi, pengembangan, dan penyedia jasa tol.
Berdasarkan laporan tahunan nan dirilis pada 2023, pada masa kolonial Belanda, PT Hutama Karya merupakan perusahaan swasta berjulukan Hollandsche Beton Maatschappij nan selanjutnya berasas Peraturan Pemerintah No. 61/1961 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 1971 menjadi Perusahaan Negara dan berganti nama menjadi Perusahaan Negara Hutama Karya. Perusahaan ini memulai kegiatan upaya komersialnya pada tanggal 29 Maret 1961.
Pada 1970 disebut menjadi tanda dimulainya teknologi Beton pra-tekan di Indonesia, dimana PN. Hutama Karya menjadi nan pertama kali mengenalkan sistem prategang BBRV dari Swiss. Pada dasawarsa ini pula, Hutama Karya berubah status menjadi PT Hutama Karya (Persero).
Memasuki tahun 2000-an, dimana dinamika perekonomian semakin pesat, Hutama Karya merevitalisaasi diri dengan melakukan pengembangan upaya untuk sektor-sektor swasta melalui pembangunan High Rise Building (Bakrie Tower dan Apartemen-Apartemen) maupun prasarana lainnya seperti jalan tol.
Seiring dengan perkembangan tersebut, kualitas dan mutu tetap menjadi perhatian, nan dibuktikan dengan diraihnya sertifikat ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007.
Pada 2014, Hutama Karya resmi menerima penugasan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Jalan Tol Trans-Sumatera. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 nan kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 117 Tahun 2015, Hutama Karya diberi tanggungjawab mengembangkan 2.770 kilometer jalan tol di Sumatera dengan prioritas 8 ruas pertama.
Hingga tahun ini, Hutama Karya sukses mengerjakan penugasan pemerintah dengan mengoperasikan kurang lebih sekira 740 Km. Jalan Tol Trans Sumatera bakal terus dibangun untuk menghubungkan wilayah Lampung hingga Aceh.
SUKMASARI | ADIL AL HASAN | ILONA ESTHERINA
Pilihan Editor: BUMN Bergantung Pada Modal Negara
English (US) · 
Indonesian (ID) ·