TEMPO.CO, Jakarta - Inisiator Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif mengatakan masyarakat Indonesia di beragam wilayah dipaksakan mengonsumsi pangan nan seragam. Ia berambisi program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran kelak bisa menghindari tren sentralisasi pangan berbentuk menu instan.
Arif memaparkan sebenarnya secara historis dan kultural Indonesia mempunyai jenis pangan nan beragam. Sayangnya pola penyeragaman pangan membikin ketergantungan wilayah terhadap satu komoditas pangan sangat tinggi. Sehingga, dia menyarankan pemerintah melakukan inisiatif desentralisasi pangan.
“Prinsip desentralisasi mendorong pemulihan pangan berasas kondisi nan berbeda-beda di setiap daerah. Jika wilayah tersebut kaya dengan pangan ikan, masyarakatnya jangan dipaksakan untuk konsumsi daging ayam,” kata Arif dalam obrolan Di Balik Dapur Makan Siang Bergizi: Dari Ladang Hingga ke Piring, Sabtu, 28 September 2024 di JCC Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan, desentralisasi menu nan berasal pada pangan hasil olahan petani lokal dapat menjadi jawaban upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Menurutnya, pemerintah wilayah bisa mengalokasikan anggaran untuk menyerap pangan lokal. “Seperti di Brazil nan menggunakan 30 persen anggarannya untuk membeli pangan dari petani lokal,” imbuhnya.
Direktur Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rinna Syawal, mengungkapkan konsumsi beras dan terigu masyarakat Indonesia tergolong tinggi. Namun, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, protein, sayur dan buah tetap belum memenuhi rekomendasi nan ditetapkan.
Iklan
Lebih lanjut, Rinna menjelaskan konsumsi makanan dan minuman berkadar gula, garam, dan lemak juga tetap tergolong tinggi, khususnya pada generasi muda. “Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling krusial dalam mempengaruhi keadaan gizi seseorang,” kata Rinna.
Sebagai solusi, Rinna mengingatkan agar perbaikan konsumsi pangan dan gizi masyarakat perlu memanfaatkan potensi pangan nan berasal dari produksi lokal. Tujuannya agar turut menggerakkan ekonomi setempat hingga mendapat pilihan menu konsumsi nan memenuhi prinsip gizi seimbang.
Pilihan Editor: Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN