TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengubah alokasi volume pupuk subsidi tahun 2024 nan awalnya ditetapkan sebesar 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Jumlah anggaran nan digelontorkan untuk penambahan kuota pupuk subsidi tersebut ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun.
"Untuk penentuan nomor akhirnya kita meminta support dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit nilai pokok produksi. Akhirnya kita dapat angkanya nan terakhir 49,9 triliun untuk 9,55 juta ton tadi," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, saat memberikan sambutan dalam obrolan berjudul membangun kebijakan pupuk bersubsidi, Rabu, 17 Juli 2024.
Dida mengatakan perubahan alokasi anggaran dan volume produksi pupuk subsidi bermaksud untuk meningkatkan produksi pangan hingga akhir 2024. Dia mengatakan keputusan tersebut telah dibahas oleh Presiden dan sejumlah kementerian.
Dida nan juga Ketua Kelompok Kerja Pupuk Subsidi menyebutkan, penyaluran pupuk subsidi untuk masa tanam tersisa bakal didistribusikan dalam bulan Juli ini. Dia mengatakan penyaluran pupuk subsidi pasca perubahan alokasi sempat tersendat lantaran sinkronisasi info di provinsi hingga ke kabupaten/kota.
"Baru sekitar tiga minggu ke belakang kebutuhan manajemen sudah selesai dan mudah-mudahan kurun waktu tersisa ini terserap dengan maksimal untuk beberapa musim tanam di tahun ini," ujarnya.
Iklan
Dida menambahkan, penyaluran pupuk subsidi di sisa masa tanam 2024 juga mencakup petani nan sebelumnya tidak terdaftar sebagai penerima subsidi pupuk. Salah satunya dengan memasukkan petani nan menggarap lahan di area hutan. "Kami sudah memasukkan petani nan selama ini bertani di area rimba sebagai penerima subsidi pupuk," katanya.
Dia melanjutkan, perbaikan info penerima subsidi pupuk bakal terus dilakukan. Dida tidak membantah selama ini terdapat kelemahan dalam penyaluran pupuk subsidi sehingga tidak tepat sasaran.
"Distorsi tetap bisa terjadi. Kami bakal siap mengintervensi kebijakan untuk memperbaiki kekurangan sehingga pupuk subsidi ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita," katanya.
Pilihan Editor: Politikus Berburu Pekerjaan di BPK