1 bulan yang lalu
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyerapan biaya pemerintah di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tidak optimal. Purbaya mau mengalihkan biaya tersebut ke bank lain.
“Seingat saya, BTN nan paling optimistis waktu itu. Mereka bilang Rp 25 triliun itu kurang dan bakal segera terserap. Tapi info terakhir menunjukkan tidak seperti nan diharapkan,” ujar Purbaya melalui video telekonferensi dalam aktivitas media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
Purbaya berencana memindahkan sekitar Rp 15 triliun biaya pemerintah dari BTN ke bank lain. Langkah ini diambil lantaran penyerapan biaya nan disalurkan pada akhir September tersebut baru mencapai sekitar Rp 10 triliun.
“Mungkin Rp 15 triliun bakal saya distribusikan ke tempat lain jika mereka tidak bisa menyerapnya,” ujar dia.
Purbaya bakal berjumpa dengan jejeran dewan BTN untuk mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan tersebut dan menentukan langkah selanjutnya. “Saya bakal tanya ke mereka, bisa enggak menyerap sisanya itu. Kalau hanya Rp 10 triliun kan terlalu kecil," ujarnya
Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan perkembangan penyaluran biaya kas pemerintah sebesar Rp 200 triliun nan ditempatkan di lima bank personil golongan bank milik negara (Himbara). Dana tersebut dialihkan dari Bank Indonesia untuk memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan angsuran ke sektor riil.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan, dari total biaya Rp 200 triliun, masing-masing bank menerima alokasi sebagai berikut: Bank Mandiri Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.
Ihwal rendahnya penyaluran angsuran tersebut, Tempo sudah mengirimkan permintaan konfirmasi dan tanggapan kepada Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando. Namun hingga buletin ini tayang, dia belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya BTN memproyeksikan tambahan likuiditas Rp 25 triliun nan ditempatkan pemerintah bakal dapat terserap lenyap pada akhir 2025, seiring dengan terjaganya permintaan kredit di sektor perumahan. BTN menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penyerapan biaya tersebut.
“Langkah pemerintah ini telah memindahkan persaingan di likuiditas menjadi persaingan di kredit, lantaran dengan adanya tambahan biaya Rp 25 triliun, likuiditas tidak menjadi masalah lagi bagi BTN, setidaknya dalam waktu enam bulan. Saya perkirakan Desember (tahun ini) sudah lenyap terserap,” kata Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam keterangan tertulis seperti dikutip Antara, Sabtu, 20 September 2025.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·