Purbaya Ungkap Alasan Anggaran TKD Aceh Tak Jadi Dipotong

PEMERINTAH memutuskan tak memotong anggaran transfer ke wilayah alias TKD untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pemulihan pascabencana di provinsi setempat.

“Tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan mengenai TKD Aceh dan saya ikut menyampaikan ke Pak Presiden via telpon. Alhamdulillah Pak Presiden setuju bakal dikembalikan seperti tahun sebelumnya dan tidak bakal dipotong,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Banda Aceh pada Sabtu, 10 Januari 2026, seperti dikutip dari Antara.

Purbaya menyampaikan perihal itu usai Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Provisi Aceh di Banda Aceh. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.

Dengan pengembalian TKD seperti sedia kala itu, artinya total anggaran nan bakal dikembalikan ke Pemerintah Aceh untuk tahun 2026 sekitar Rp 1,7 triliun.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menceritakan bahwa dirinya sebelumnya mendapat permintaan dari Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah agar efisiensi transfer anggaran ke wilayah dapat dilonggarkan menyusul musibah melanda wilayah itu. Menteri Keuangan, kata dia, juga minta tolong agar bisa diambil sebuah diskresi untuk Aceh.

"Saya tadi hanya menyambungkan Menkeu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto via telpon untuk TKD Aceh. Alhamdulillah beliau setuju seperti apa nan disampaikan Menkeu,” ucap Dasco.

Dalam rapat itu terlihat sejumlah personil DPR turut datang di antaranya Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, Nazaruddin Dek Gam, Abdul Wachid, Andi Iwan Darmawan Aras dan T A Khalid.

Dari kalangan pemerintah, Menteri Kabinet Merah Putih nan datang di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menkes, Budi Gunadi Sadikin, Mensos, Sifullah Yusuf, Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah lalu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan anggaran untuk Aceh ialah anggaran transfer ke wilayah tidak dipotong dalam upaya mendukung mempercepat pemulihan pascabencana. “Artinya, TKD Aceh nan selama ini kena efisiensi, Pak Presiden sudah mengembalikan, tinggal menunggu pengajuan berikutnya,” katanya.

Ia menyatakan sangat puas dengan obrolan dalam rapat koordinasi tersebut. "Ketua Satgas Pak Tito Karnavian telah memaparkan langkah-langkah kerja ke depan dalam pemulihan pascabencana. Beliau mulai hari ini juga telah berkantor di Aceh."

Lebih jauh Fadhlullah optimistis pengembalian anggaran TKD untuk Aceh dapat lebih mendukung beragam upaya percepatan pemulihan pascabencana nan dilakukan Pemerintah Aceh berbareng kabupaten/kota di seluruh provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Sebelumnya Menteri Purbaya pada akhir tahun lampau mengusulkan TKD Provinsi Aceh ditambah Rp 1,6 triliun pada 2026. Tambahan transfer dari anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) 2026 dibutuhkan lantaran wilayah tersebut memerlukan support setelah banjir Sumatera.

Purbaya membenarkan bahwa alokasi TKD, khususnya biaya alokasi unik (DAK) Aceh tahun depan susut dibandingkan tahun ini. “Kita lihat tahun 2026 anggarannya turun sedikit itu. Tadi Pak Bupati minta jangan dipotong. Rupanya mesti izin dulu ke Pak Presiden. Jadi kami bakal usulkan seperti itu, untuk Aceh dulu mungkin ya nan paling parah,” ucapnya dalam rapat koordinasi satuan tugas (satgas) pemulihan pascabencana nan disiarkan langsung dari Aceh di Youtube DPR, Selasa, 30 Desember 2025.