Ramai-ramai Warga Tolak Aktivitas Tambang di Kaki Gunung Slamet

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekitar 100 penduduk Kecamatan Sumbang nan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumbang menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di kaki Gunung Slamet yang masuk wilayah Desa Gandatapa, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, lantaran dinilai merusak lingkungan.

Penolakan tersebut diwujudkan dengan mendatangi area tambang nan berlokasi di perbatasan Desa Gandatapa dan Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Banyumas, Minggu, untuk menggelar tindakan damai.

Kendati demikian tindakan tersebut tidak diisi dengan orasi, melainkan pengecekan kondisi terkini lahan nan rusak akibat penambangan pasir hitam dan diakhiri dengan pemasangan spanduk penolakan aktivitas pertambangan di pagar maupun pintu masuk area tambang.

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Sumbang Eka Wisnu mengatakan penolakan tersebut merupakan corak solidaritas penduduk Sumbang terhadap masyarakat Desa Gandatapa nan merasakan langsung akibat aktivitas tambang.

Dalam perihal ini, kata dia, tindakan penolakan diwujudkan dengan pemasangan spanduk sebagai simbol sikap penduduk terhadap keberadaan tambang.

Ia menegaskan penduduk bukan menolak patokan alias kebijakan pemerintah, melainkan mempertimbangkan akibat jangka panjang dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.

"Kita sifatnya bersolidaritas dengan penduduk Gandatapa pada khususnya untuk memasang spanduk nan pada intinya adalah menolak tambang, lantaran dampaknya sangat dirasakan, apalagi untuk generasi kita ke depan. Anak cucu kita semua bisa diwarisi bencana," kata Eka seperti dikutip Antara, Minggu (11/1).

Menurut dia, akibat paling nyata nan dirasakan masyarakat adalah kerusakan prasarana jalan nan terjadi dalam waktu singkat.

Padahal, kata dia, jalan tersebut sebelumnya baru diperbaiki, namun kembali rusak di beberapa titik akibat aktivitas kendaraan berat nan melintas dari area tambang.

"Jalan-jalan sigap rusak, dan sementara jalan rusak itu tidak pernah dari pihak tambang sendiri nan menyentuh untuk perbaikan, semua hanya menunggu anggaran dari pemerintah. Ini baru beberapa bulan sudah ada nan rusak," katanya.

Selain infrastruktur, kata dia, penurunan debit air menjadi keluhan serius penduduk lantaran berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga dan pertanian.

Ia menilai kondisi tersebut bakal semakin memburuk jika aktivitas penambangan terus berjalan tanpa pengawasan dan pertimbangan nan ketat.

Menurut dia, di depan area tambang saat sekarang terpasang tanda peringatan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia nan menunjukkan bahwa area tersebut sedang dalam pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, namun aktivitas pertambangan tetap melangkah seperti biasa.

"Pengawasan dari KLH ada, tapi aktivitas penambangan tetap melangkah seperti biasa. Kita ini bukan alergi aturan, tapi nan kita pertimbangkan justru pengaruh dan akibat jangka panjangnya," katanya.

Ia mengatakan angan utama penduduk nan tergabung dalam aliansi tersebut adalah penutupan total aktivitas tambang di wilayah tersebut.

Menurut dia, penutupan sementara seperti nan pernah terjadi di letak lain belum cukup untuk menjawab keresahan masyarakat.

"Harapan dari warga, tambang ini ditutup total. Sampai sekarang belum ada tindakan penutupan, tetap dalam tahap-tahap berikut dan aktivitas tetap jalan," kata Eka menegaskan.

(antara)

[Gambas:Video CNN]