Rencana Bansos untuk Kelas Menengah Disebut-sebut sebagai Pengganti Pembatasan BBM Bersubsidi

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menduga rencana pemerintah memberikan support sosial (bansos) untuk kelas menengah sebagai kompensasi pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Apalagi rencana pembatasan nan semula dijadwalkan per 1 Oktober 2024 rupanya belakangan dibatalkan.

Kemudian, Bhima berujar, ada rencana perubahan skema penyaluran subsidi daya nan semula untuk peralatan menjadi subsidi tunai langsung kepada penerima. Sementara, tidak sedikit penerima subsidi daya nan berasal dari golongan kelas menengah.

Oleh karena itu, dia menduga, rencana ekspansi bansos untuk kelas menengah kemudian dihembuskan pemerintah untuk mencegah penurunan daya beli.

“Kalau bansos ini diambil dari penghematan subsidi energi, mungkin tetap bisa dimaklumi,” ujar Bhima kepada Tempo, Selasa, 1 Oktober 2024. “Tapi, jika sudah ada kompensasi untuk penghematan subsidi BBM ke cash transfer lalu ada program tambahan bansos, anggaran pemerintah kudu dicek lebih dulu.”

Namun, Bhima mendukung rencana ekspansi bansos untuk kelas menengah lantaran bakal bermanfaat. Apalagi info Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah ke kelas lebih rendah, ialah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Tanpa support agar bisa memenuhi biaya hidup minimum, menurut Bhima, kelas menengah rentan masuk golongan miskin. Lagipula, bansos nan diberikan pemerintah untuk kelas menengah  tidak bakal lari ke luar negeri.

Menurut Bhima, bansos untuk kelas menengah bakal berputar di dalam negeri dan menggerakkan ekonomi di dalam negeri. “Saya lebih mendukung ini daripada insentif, seperti pemaafan pajak untuk orang kaya, nan sebenarnya merupakan bansos tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Hanya saja, Bhima mewanti-wanti agar bansos untuk kelas menengah kudu tepat sasaran dan diawasi secara ketat. Ia mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mesti dilibatkan.

Begitu pula dengan masyarakat, nan aduannya mesti didengar. Pasalnya, sejumlah penyelewengan telah terjadi dalam penyaluran bansos selama ini. “Apalagi pada momen kritis menjelang pemilihan umum,” kata Bhima.

Selain itu, Bhima menambahkan, pemerintah mesti memperhatikan kekuatan anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN). Menurutnya, pemerintahperlu melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk tahun depan.

Misalnya, dengan mengurangi anggaran untuk program makan bergizi gratis, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan megaproyek prasarana lainnya. Ia berujar, presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto tetap mempunyai waktu untuk mengotak-atik anggaran dengan APBN perubahan pada kuartal 1 tahun 2025.

“Tambahan bansos tanpa realokasi signifikan di APBN bakal memberatkan dari sisi ruang fiskal. Apalagi jika bansos dibiayai utang baru, sementara rasio pajak tetap rendah,” ujar Bhima

Sebelumnya, rencana ekspansi bansos untuk kelas menengah disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul. Ia berujar perihal ini sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN diketok,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 september 2024.

Gus Ipul juga bakal lebih dulu memastikan ketepatan sasaran penerima bansos. Musababnya, info di lapangan nan sifatnya dinamis. Karenanya, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun berambisi kerja sama dengan pemerintah wilayah untuk sinkronisasi info penerima bansos.

“Apakah mungkin (penerima bansos) meninggal alias mungkin ada nan sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan,” ujarnya.

Pilihan Editor: Optimalkan Penyaluran Bansos, Menteri Sosial Gus Ipul Janji Pastikan Ketepatan Sasaran Penerima