Respons Airlangga soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Dipangkas jadi Rp 7.500 per Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka bunyi tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per anak menjadi Rp 7.500 per anak.

Airlangga menyatakan hingga sekarang alokasi anggaran makan bergizi cuma-cuma tetap sesuai dengan nan diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, ialah Rp 15.000 per anak. Meski begitu, implementasinya bakal berkarakter fleksibel.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN tetap sama,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024.

Sebelumnya, ahli ekonomi dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku sudah berjumpa dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan tersebut, diketahui tim Prabowo tengah mengkaji soal penurunan biaya makan bergizi menjadi Rp 7.500 hingga Rp 9.000 per anak. 

Untuk program ini, pemerintah memutuskan bakal menggelontorkan biaya sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025. "Setelah dikomunikasikan, nomor itu Rp71 triliun. Kemudian, tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari bisa diturunkan lebih irit dari Rp15.000 mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah?" kata Heri dalam obrolan Market Outlook 2024 pada Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari kanal YouTube Mandiri Investasi.

Iklan

Sebagai politikus, menurut Heri, Prabowo tentu mau agar programnya menyentuh sebanyak mungkin masyarakat. Prabowo juga diperkirakan bakal berupaya mendorong programnya di tengah keterbatasan anggaran sebesar Rp 71 triliun itu. 

"Tidak kemudian mendorong Rp 71 triliun itu ke Rp 200 triliun alias Rp 300 triliun. nan menjadi masalah jika umpamanya kita ini nan umpama kata belum pernah ikut marathon, tiba memaksa diri untuk marathon. Kan, pasti ada masalah," kata Heri.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Pilihan Editor: Anggaran Program Prabowo Makan Bergizi Gratis Ditetapkan Rp 71 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani dan Para Ekonom