RI Alami Deflasi Lima Bulan Beruntun, Ekonom Indef: Jadi Tantangan Awal Perekonomian Era Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini mengatakan deflasi nan terjadi secara berturut-turut bakal menjadi tantangan di awal kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Adanya transisi pemerintahan membikin proses pemulihan ekonomi bakal menjadi lebih lambat dan berat.

Rektor Universitas Paramadina itu mengatakan deflasi beruntun bisa berakibat serius pada perekonomian, terutama jika berlarut-larut. “Deflasi bisa menjadi tantangan serius, lantaran pemerintahan baru bakal dihadapkan pada situasi ekonomi nan rentan,” kata dia saat dihubungi, Senin, 1 Oktober 2024.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia kembali mengalami deflasi 0,12 persen secara bulanan pada September 2024. Dalam pemaparan Berita Resmi Statistik disebutkan deflasi telah terjadi lima bulan beruntun sejak Mei. Secara historis, deflasi kali ini merupakan nan terdalam dibanding bulan nan sama dalam lima tahun terakhir.

Didik Rachbini mengatakan deflasi ini sebagai pertanda penurunan aktivitas ekonomi. Deflasi berkepanjangan menurunkan insentif bagi konsumen untuk membelanjakan uangnya, lantaran mereka berambisi nilai bakal terus turun. Ini menyebabkan permintaan peralatan dan jasa menurun dan pada akhirnya mengurangi produksi dan investasi. Dalam skenario ini, perusahaan bakal mengurangi tenaga kerja, nan dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan memperdalam resesi. 

Selanjutnya, Didik Rachbini menambahkan, deflasi dipengaruhi tekanan pada utang terutama pada perusahaan highly leverage firms alias perusahaan nan menggunakan sebagian besar biaya pinjaman untuk membiayai aset-asetnya.

Iklan

"Dalam situasi deflasi, nilai duit meningkat, sehingga nilai riil utang menjadi lebih tinggi. “Ini bisa menekan pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga nan mempunyai utang dalam jumlah besar,” kata Didik Rachbini.

Kebijakan fiskal dan moneter nan tepat, menurut dia, kudu segera diterapkan untuk mengatasi penurunan aktivitas ekonomi. Karena adanya transisi pemerintahan bisa memperlambat proses pemulihan menuju pertumbuhan tinggi ekonomi.

Pilihan Editor: Heboh 'Tuyul' dan 'Wine' Dapat Sertifikat Halal, Ini Penjelasan Kemenag