Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Mulai Bekerja, Biaya Operasional Penerbangan Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) I Gusti Ayu Dewi Hendriyani mengatakan Kemenparekraf dilibatkan dalam satuan tugas alias Satgas penurunan nilai tiket pesawat. “Dilibatkan dalam sembilan langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan nilai tiket di mana kementerian alias lembaga bakal dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” katanya melalui pernyataan tertulis kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.

Ia mengatakan, adapun sembilan langkah nan bakal dilakukan pemerintah lewat Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional untuk efisiensi penerbangan dan penurunan nilai tiket, ialah pertimbangan biaya operasional pesawat, penguatan kebijakan konektivitas dan persaingan usaha, dan penyesuaian kebijakan TBA berasas kepadatan rute.

“Kemudian pertimbangan peran pendapatan dari kargo terhadap pendapatan maskapai, pemberian insentif PPN DTP tiket penerbangan, multiprovider avtur untuk menurunkan nilai avtur, percepatan pembebasan bea masuk dan pembukaan larangan dan pembatasan, penghilangan double charge pada PPN Avtur dan tiket pesawat, penghilangan double charge pada tarif tiket pesawat,” ujarnya.

Dewi Hendriyani mengatakan, Kemenparekraf berbareng Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya, serta biro perjalanan mendorong adanya tiket pesawat bundling dengan akomodasi dan trip. “Menyelenggarakan Wonderful Indonesia Travel Fair pada Oktober 2024 sebagai strategi promosi dan mitigasi saat low season,” ujarnya.

Ia juga menuturkan, pembentukan satgas penurunan nilai tiket pesawat dilakukan setelah melalui tahap koordinasi antar kementerian/lembaga asosiasi terkait. Satgas tersebut, kata dia, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Eko). “Secara efektif bakal mulai bekerja pada Agustus 2024,” ujarnya.

Iklan

Satgas ini melibatkan beberapa kementerian alias lembaga dan asosiasi terkait, yakni; Kementerian Keuangan, Kemenparekraf, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama, BPKP, KPPU, dan IAMSA (Indonesia Aircraft Maintenance Service Association).

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan nilai tiket penerbangan nan cukup tinggi sedang dikeluhkan banyak orang akhir-akhir ini. Kemenko Mrves, menurut Luhut, tengah menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan nilai tiket. “Misalnya pertimbangan operasi biaya pesawat,” kata dia dalam instagram resminya @luhut.pandjaitan.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan RI itu memaparkan biaya operasi nan dimaksud adalah cost per block hour alias biaya rata-rata nan dikeluarkan maskapai dalam setiap jam penerbangan.

Pilihan Editor: Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi