Satgas Perencanaan IKN Sebut Pembangunan Ibu Kota Baru Bukan Hanya untuk Upacara 17 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan ibu kota baru tidak hanya ditujukan untuk seremoni HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia. Meskipun, saat ini pemerintah memang sedang berfokus untuk penyelenggaraan upacara pada 17 Agustus mendatang.

“Kita membangun IKN secara utuh. Apa nan dilakukan untuk 17 Agustus hanya satu milestone (pencapaian) saja,” ujar Imam dalam konvensi pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang HUT Kemerdekaan di IKN nan digelar virtual, Kamis, 11 Juli 2024.

Imam menjelaskan, pembangunan IKN secara utuh maksudnya membangun IKN dari nol. Hal ini berbeda dengan membangun di IKN. “Kalau membangun di IKN, hanya seperti proyek,” ujar dia.  

Ia pun mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hanya sebagian mini dari apa nan dibangun untuk ibu kota baru. Pembangunan secara menyeluruh itu pun, Imam melanjutkan, tidak hanya melibatkan Kementerian PUPR. Pembangunan juga  tidak berakhir sampai pada penyelenggaraan seremoni HUT Kemerdekaan RI saja.

“Kita dan teman-teman dengan jumlah paket (pembangunan) nan sebegitu banyak, targetnya bukan sampai 17 Agustus tapi sampai akhir tahun, awal 2025 juga belum selesai,” ujar Imam.

Lebih lanjut ihwal kesiapan untuk pelaksanan upacara 17 Agustus, Imam menuturkan sejumlah proyek siap digunakan. Misalnya, lapangan upacara nan sudah bisa berfaedah 100 persen. Kemudian, Istana Negara nan ditargetkan bisa fungsional akhir bulan ini. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan akses air bersih nan ditargetkan masuk KIPP pada 17 Juli 2024.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya mengatakan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan agar ini (pembangunan) bisa lebih merata," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Erick menjelaskan, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru nan bakal mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat prasarana nasional sehingga bisa berkapak pada pertumbuhan ekonomi. IKN nantinya tidak hanya bakal menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga bakal memutus prinsip dan dugaan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.

Iklan

Ia pun menyebut selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan nan tidak hanya berfokus kepada Jawa namun beragam wilayah di Indonesia.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Pembangunan IKN Dihentikan Sementara 10-17 Agustus, Ini Sebabnya