1 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, memastikan lembaga nan dipimpinnya tersebut belum melakukan penarikan iuran dari Aparatur Sipil Negara alias ASN. Semula memang ada rencana penarikan biaya ASN untuk dikelola sebagai penyelenggaraan tabungan rumah rakyat.
"Belum, belum tahu. Kita belum tahu, ya. Kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan," ujar Heru di hotel Le Meridien, Jakarta, pada Kamis, 03 Oktober 2024.
Dia mengaku belum mengetahui kapan lembaganya bakal melakukan penarikan kepada ASN. Heru menyatakan, bahwa Badan Pengelola Tapera sedang mempersiapkan rancangan patokan untuk menarik iuran tersebut di masa mendatang.
"Jadi belum bisa jawab sekarang, apakah tahun depan alias kapan. Tapi kita kudu siapkan dulu," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Aturan itu sebelumnya digadang-gadang bakal bertindak pada tahun 2027.
Iklan
Melalui Tapera, pemerintah membentuk 'kolam pendanaan' nan berasal dari iuran pekerja. Iuran itu berasal dari pekerja swasta, tenaga kerja perusahaan pelat merah, abdi negara negara, hingga tenaga kerja asing. Mereka wajib menyetor 2,5 persen dari pendapatannya.
Semula, PP Nomor 21 Tahun 2024 tu diterbitkan agar pengusaha menomboki sisanya, agar biaya nan terkumpul setara dengan 3 persen penghasilan pekerja. Dana Tapera bakal dipakai untuk membiayai penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam patokan terbaru, hanya peserta Tapera bergaji maksimum Rp 8 juta, dan Rp 10 juta di Papua, nan bisa mendapatkan faedah seperti support kredit. Sementara itu, pekerja nan mempunyai penghasilan di atas pemisah itu hanya berstatus 'penabung mulia', nan dijanjikan imbal hasil tertentu ketika pensiun.
Pilihan Editor: Selain Makan Bergizi Gratis, Prabowo Canangkan 2 Juta Rumah dan 1 Juta Apartemen per Tahun
English (US) · 
Indonesian (ID) ·