TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka bunyi soal rencana merger alias penggabungan badan upaya milik negara (BUMN) Karya. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengaku pihaknya belum menerima surat dari Kementerian BUMN ihwal rencana penggabungan tersebut.
"Belum ke sini suratnya. Setahu saya, belum pernah dibahas di level BUMN dan kita," ujar Endra ketika ditemui di Kementeriann PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.
Kementerian BUMN berencana menggabungkan tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan. Adapun tujuh BUMN bagian prasarana nan dimaksud, adalah Hutama Karya, Waskita, PP, Wijaya Karya, Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut merger dilakukan untuk memperbaiki tata kelola BUMN Karya. Ia berujar, Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya bakal berasosiasi dengan konsentrasi pada proyek pembangunan air, rel dan konteks lainnya.
Hutama Karya dan Waskita bakal disatukan untukmengerjakan proyek jalan tol, non-tol, gedung dan residential comercial. Sementara itu, Wijaya Karya dan PP tidak masuk toll road, tetapi konsentrasi ke seaport dan airport.
Teranyar, Erick menyatakan rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah melalui proses peninjauan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat ini, pihaknya tengah menunggu peninjauan lebih lanjut oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah di-review oleh Menteri Keuangan. Kami menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir di Kompleks Parlemn, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024. Namun, dia belum bisa memastikan kapan review di Kementerian PUPR bakal selesai. “Makin cepat, makin baik,” kata dia.
RIRI RAHAYU | HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Erick Thohir Gabungkan 7 BUMN Karya Menjadi Tiga Induk, Siapa Saja?