Terkini Bisnis: Jokowi Setujui Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa Digabung dengan BPDPKS, Cerita Dampak Banjir Tekstil Impor Cina Bagi Perajin Lokal

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan upaya hingga Rabu sore, 10 Juli 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kemudian info mengenai pemerintah merevisi patokan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan penduduk terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu.

Selain itu buletin tentang perajin sekaligus ketua klaster batik di Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal, Zahroni, meminta pemerintah segera atasi masalah banjir tekstil impor nan marak belakangan ini. Berikut adalah ringkasan dari ketiga buletin tersebut:

1. Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi perihal ini usai rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Zulhas menjelaskan argumen penyatuan lembaga pengelolaan kakao dan kelapa dengan sawit adalah untuk pembibitan hingga riset. "Untuk subsidi silang. Paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin kelak ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS sawit," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini usai rapat.

Ia mencatat biaya pengelolaan BPDPKS Rp50 triliun rata-rata per tahun. Menurut dia pungutan ekspor bagi kakao dan kelapa tidak bakal ditagih lagi setelah digabung dengan BPDPKS.

Baca buletin selengkapnya di sini.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya