Terpopuler Bisnis: BPK Temukan Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan Laporan Keuangan Kemenag, Mobil dan Motor Akan Wajib Miliki Asuransi

4 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan upaya sepanjang Rabu, 17 Juli 2024 dimulai dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023.

Kemudian info mengenai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka bunyi tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi cuma-cuma dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500 per anak.

Selain itu buletin tentang Pusat Grosir Tanah Abang, disebut sebagai salah satu tempat di mana busana impor ilegal diperjualbelikan. Juga info bahwa kendaraan roda dua dan roda empat wajib mempunyai asuransi pada 2025.

Lalu profil Jerry Ng, pemilik Bank Jago. Berikut adalah ringkasan dari kelima buletin tersebut.

1. BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023.

"Temuan tersebut antara lain shopping peralatan support pemerintah belum dipertanggungjawabkan, ialah terdapat support pemerintah pada tujuh satuan kerja nan belum dipertanggungjawabkan nan mengakibatkan shopping peralatan support pemerintah belum dapat diyakini ketepatan penggunaannya," ujar Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK tersebut kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Selain itu, ditemukan pula masalah tata kelola pengadaan pada proyek nan dibiayai Bank Dunia belum tertib. Hal tersebut mengakibatkan pihak Bank Dunia tak mempunyai info dalam melakukan pengawasan (monitoring) secara komprehensif atas penyelenggaraan perjanjian maupun perubahan term of reference (TOR) dan perjanjian nan dilakukan oleh Kemenag.

Baca buletin selengkapnya di sini.