TNI AD Buka Suara Ada Jenderal di Lokasi Eksekusi Lahan Sengketa JK

Jakarta, CNN Indonesia --

TNI AD buka bunyi mengenai keberadaan seorang jenderal bintang 2 saat eksekusi lahan sengketa nan melibatkan sejumlah pihak di Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Kasus sengketa tanah di Tanjung Bunga itu telah menjadi sorotan publik setelah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) secara terbuka menyampaikan kekesalan atas persoalan tersebut.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel TNI (Inf) Donny Pramono mengatakan perwira TNI nan ada di letak itu adalah Mayor Jenderal Achmad Adipati Karna Widjaja nan saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat.

Ia menjelaskan TNI tengah mendalami keberadaan Achmad Adipati di letak lahan sengketa untuk memastikan duduk perkara peristiwa itu.

"Terkait dengan pemberitaan maupun tudingan nan beredar di media sosial mengenai keberadaan beliau di letak sengketa lahan di area Tanjung Bunga, Makassar, kami sedang menelusuri dan mendalami info tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh," kata Donny saat dikonfirmasi, Senin (17/11).

Ia menjelaskan pada prinsipnya, setiap prajurit TNI Angkatan Darat, terlebih nan memegang kedudukan strategis, selalu terikat oleh patokan dan kode etik militer nan menuntut sikap profesional, netral, serta tidak terlibat dalam kepentingan pribadi alias golongan di luar tugas kedinasan.

"TNI Angkatan Darat memandang krusial untuk menelusuri terlebih dulu kebenaran dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut. Kami juga berambisi semua pihak dapat menunggu hasil penjelasan resmi dari kami," ujarnya.

Sengketa tanah nan diklaim milik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mencuat selama beberapa waktu terakhir.

Lahan seluas 16,4 hektare (Ha) itu berlokasi di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan.

JK menyatakan tanah tersebut sah miliknya dan menduga diambilalih oleh mafia.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka bunyi soal kemarahan JK.

Nusron menyampaikan sengketa tanah tersebut merupakan kasus lama nan telah berjalan sejak 1990, sebelum dia menjadi Menteri ATR/BPN.

Nusron mengungkapkan setidaknya terdapat empat pihak terlibat pada kasus sengketa tanah nan membikin JK geram, ialah PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) nan terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

Selain itu, dia juga menjelaskan bentrok sengketa tanah tersebut tiba-tiba dilakukan eksekusi dan belum melalui proses constatering sehingga memerlukan pengukuran ulang.

"Itu kan ada eksekusi pengadilan, bentrok antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses constatering," ujar Nusron saat dijumpai wartawan usai aktivitas Sarasehan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2025 di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Nusron mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Kota Makassar untuk mempertanyakan proses eksekusi tersebut.

"Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan Negeri di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut lantaran belum ada constatering," katanya.

CEO Lippo Group James Riady membantah pihaknya terlibat dalam sengketa tanah di Makassar nan membikin JK kesal.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ujar James di instansi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Senin (10/11).

Meski begitu, James mengakui perusahaannya adalah salah satu pemilik saham PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) nan menjadi salah satu pihak nan menyatakan mempunyai kewenangan atas lahan sengketa itu.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di wilayah nan namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," ujarnya

[Gambas:Instagram]

(fra/yoa/fra)

[Gambas:Video CNN]