Wacana Pembatasan Subsidi BBM, Think Policy Sarankan Pemerintah Alihkan Bantuan ke BLT

TEMPO.CO, Jakarta - Platform satu pintu untuk memajukan ekosistem kebijakan publik di Indonesia, Think Policy mengingatkan pemerintah berhati-hati merealisasikan rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu merespon wacana pembatasan subsidi BBM nan digulirkan dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bagian Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di akun instagram pribadinya, menyebut pembelian BBM bersubsidi bakal dibatasi per 17 Agustus 2024. Sejak ramai diberitakan media, postingan tersebut sudah tidak tersedia lagi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengutarakan perihal senada. Ketua Umum Golkar itu mengatakan pembatasan BBM bersubsidi sedang dikaji. "Akan kita (bahas) rapatkan lagi," katanya, Rabu, 10 Juli 2024.

Alih-alih menggulirkan wacana pembatasan subsidi BBM, CEO Think Policy, Andhyta Fireslly Utami menilai pemerintah mestinya mereformasi kebijakan subsidi. Menurut Andhyta, selama ini subsidi BBM tidak efektif dan salah sasaran.

Dia mengatakan, kebocoran subsidi BBM tampak dari pengedaran bahan bakar pertalite dan solar nan banyak dinikmati kelas menengah atas. "Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi semestinya dialokasikan untuk program nan mendukung masyarakat kelas menengah bawah, rentan dan miskin," kata Andhyta dalam keterangan tertulis nan diterima Tempo pada Selasa, 16 Juli 2024.

Iklan

Menurut Andhyta, agar tepat sasaran, anggaran subsidi BBM sebaiknya dipindahkan untuk support langsung tunai (BLT). Dengan begitu, kata dia, alokasi biaya subsidi bisa diawasi dan langsung menyasar golongan masyarakat miskin. “Secara teknokratis, kebijakan ini mempunyai dasar ekonomi dan lingkungan nan masuk akal. Namun, kita kudu secara jeli mempelajari tantangan, kesempatan, dan akibat implementasinya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat," kata dia.

Lebih lanjut, kara Andhyta, jikalau pembatasan alokasi anggaran untuk subsidi BBM diterapkan, pemberlakuannya kudu berjenjang dengan memprioritaskan sektor nan paling terdampak dan sasaran kelompk masyarakat nan jelas. "Selain BLT realokasi subsidi bisa diarahkan ke sektor produktif nan tidak terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, dan sebagainya," katanya.

Pilihan editor: Anggaran Kompensasi Subsidi BBM Tahun Ini Diprediksi Naik, Ini Tanggapan Pertamina