Wamendagri Tegaskan 3 Fokus Forkopimda, Jadi Ruang Kerja Nyata

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan tiga konsentrasi utama nan kudu menjadi perhatian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan di daerah.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur (Jatim) di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya, Jatim, Selasa (4/11).

Dalam sambutannya, Wiyagus menekankan bahwa keberadaan Forkopimda mempunyai dasar norma kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Forum ini, ujarnya, berfaedah sebagai wadah strategis untuk menyinergikan penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, serta pelayanan publik agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

Ia menambahkan, di dalam UU tersebut ditetapkan tiga cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan, ialah absolut, konkuren, dan pemerintahan umum.

"Dalam kerangka urusan pemerintahan umum inilah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibentuk sebagai wadah strategis untuk mengintegrasikan kegunaan pemerintahan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat," jelasnya.

Menurut Wiyagus, Forkopimda mempunyai mandat konstitusional untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memastikan terpenuhinya jasa dasar bagi masyarakat.

Dengan sinergi lintas unsur, Forkopimda memainkan peran kunci dalam memelihara situasi kondusif, mencegah potensi gangguan keamanan, serta mendorong pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus menekankan tiga konsentrasi nan perlu diperhatikan seluruh jejeran Forkopimda. Pertama, memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menegaskan kembali, kebijakan nasional hanya bakal efektif andaikan diterjemahkan dalam langkah konkret di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Kedua, Forkopimda kudu responsif menghadapi tantangan daerah, mulai dari penanganan krisis kesehatan, pengendalian inflasi, hingga pencegahan bentrok sosial. Untuk itu, penemuan dini, respons cepat, dan langkah pencegahan kolektif menjadi sangat penting.

"Saya mendorong seluruh unsur Forkopimda untuk selalu siaga, melakukan identifikasi dini, dan mengedepankan langkah-langkah preventif," tegasnya.

Ketiga, menjaga keseimbangan antara kebebasan beranggapan dan ketertiban umum. Ia berambisi kebebasan nan dijamin negara dapat diekspresikan dalam koridor hukum, sehingga stabilitas dan ketertiban sosial tetap terjaga.

Selain itu, Forkopimda juga diharapkan berkedudukan aktif dalam mendukung penyelenggaraan Asta Cita dan beragam program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk nan berangkaian dengan peningkatan mutu jasa publik dan percepatan pembangunan di daerah.

Tak ketinggalan, Wiyagus membujuk seluruh unsur Forkopimda di Jatim untuk semakin memperkuat kerjasama dan memastikan forum koordinasi bukan hanya menjadi aktivitas seremonial.

"Mari kita jadikan Forkopimda dan Forkopimcam bukan hanya forum seremonial, tetapi ruang kerja nyata nan menghasilkan kebijakan konkret dan solusi bagi masalah-masalah daerah," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam aktivitas tersebut datang di antaranya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta jajaran Forkopimda se-Provinsi Jatim.

(ory/ory)

[Gambas:Video CNN]