Yusril Jamin RI Netral dan Objektif Saat Pimpin Dewan HAM PBB

Jakarta, CNN Indonesia --

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan Indonesia bakal menjalankan peran sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026 secara netral dan objektif.

Indonesia resmi ditetapkan memimpin lembaga bergengsi tersebut untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk. Terpilihnya Indonesia dilakukan secara aklamasi berasas kesepakatan golongan Asia Pasifik (APG).

"Pemerintah RI berterima kasih atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini," ujar Yusril kepada wartawan, Sabtu (10/1) mengutip Detik.

Yusril menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Indonesia, bumi internasional dapat mengharapkan pendekatan nan tidak memihak dalam menangani beragam rumor krusial.

"Di bawah kepemimpinan RI, kita berambisi RI bakal sukses memimpin majelis ini secara netral dan objektif dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan HAM di dunia," sambungnya.

Menurut Yusril, kepercayaan bumi internasional ini tidak datang tiba-tiba. Ia menyebut perihal tersebut merupakan buah dari rekam jejak panjang dan konsistensi Indonesia dalam rumor HAM, baik di level nasional maupun global, sejak awal era reformasi.

Yusril mengenang masa saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di awal tahun 2000-an. Saat itu, Indonesia aktif berperan-serta dalam Komisi HAM PBB di Jenewa untuk memberikan penjelasan atas beragam tekanan internasional mengenai rumor pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Saya sendiri dua kali menghadiri sidang komisi ini di Jenewa ketika kita menghadapi tekanan dalam menghadapi rumor pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Santa Cruz dan beragam peristiwa lain nan terjadi di awal Reformasi tahun 1998," ungkapnya.

Ia menambahkan, penguatan lembaga dalam negeri seperti pembentukan Komnas HAM, UU Pengadilan HAM, hingga pembentukan Kementerian HAM menjadi bukti nyata komitmen Indonesia.

"Karena concern kita nan begitu besar terhadap pembangunan di bagian HAM dan kontribusi kita dalam menangani isu-isu HAM di bumi internasional, maka wajar jika RI disepakati menjadi Ketua Dewan HAM PBB," tutur Yusril.

Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan secara resmi pada pertemuan di Jenewa, 8 Januari 2026. Momen ini menjadi spesial lantaran bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, keberhasilan ini merupakan hasil diplomasi panjang nan dikoordinasikan oleh Kemlu RI, baik melalui perwakilan di luar negeri maupun pendekatan diplomatik dengan negara sahabat di Jakarta.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB ini nantinya bakal diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto merupakan diplomat senior nan sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.

(tis/tis)

[Gambas:Video CNN]