Eks Mendikbud Era SBY Sorot Rp346 T Anggaran Pendidikan ke Dana Desa

Jakarta, CNN Indonesia --

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh era Presiden SBY menyoroti kebijakan anggaran pendidikan Indonesia 2024 turut dialokasikan untuk dana desa.

Nuh menyoroti itu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR berbareng Menteri PMK Muhadjir Effendy di Gedung DPR, Selasa (2/7) lalu.

Awalnya Nuh memaparkan info melalui tayangan slide. Dalam info nan ditampilkan tercatat dari Rp665,02 triliun anggaran pendidikan, sebanyak 52 persen alias sekitar Rp346 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Nuh mempertanyakan sejak kapan praktik biaya pendidikan dialokasikan untuk biaya desa terjadi. Ia menilai praktik itu tidak tepat lantaran pejabat desa tak diperuntukkan mengurusi sektor pendidikan secara spesifik.

"Saya terus terang nan paling penasaran mulai kapan masuk biaya desa di dalam anggaran pendidikan? Mulai kapan? Dan isinya apa? Kalau lurah ya kan, lurah kan ujungnya jika biaya desa, kan lurah. Ngurusi apa di pendidikannya itu, jika dicari?," kata Nuh dalam rapat.

Nuh berambisi pemerintah segera menjelaskan secara rinci argumen kebijakan ini diterapkan. Ia meminta pemerintah tak menjelaskan dengan dalih-dalih politis.

Terlebih, kata dia, anggaran pendidikan bukan diatur oleh undang-undang biasa melainkan telah dimandatkan oleh undang-undang dasar.

"Sehingga kita tidak perlu berkilah mencari argumen ini demi ini, demi ini. Sudahlah, minta dengan jujur sak jan jane (sebenarnya) anggaran pendidikan itu untuk sopo (siapa) sih? untuk apa? dan berapa nan di sini? Kalau argumentasi politik, terlalu rame, dan macam-macam jawabannya," ujar dia.

"Tapi coba kita tanya pada hati nurani kita untuk biaya desa itu berapa dan siapa nan melaksanakan dan memang riilnya betul enggak dipakai untuk itu? Kalau ndak duso (dosa) loh, ini kan urus amanah ini," sambungnya.

Lebih lanjut, Nuh berambisi seluruh pihak bertaubat jika pada akhirnya terbukti bahwa anggaran pendidikan tak digunakan sesuai dengan tujuan awal.

Ia pun berambisi pemerintah jujur jika anggaran pendidikan digunakan untuk menambal pos anggaran lain nan mengalami kekurangan.

"Sampaikan aja memang kurang biaya lain, nan tersisa itu nan terlalu mewah itu pendidikan. Oleh lantaran itu minta diikhlaskan, ya pendidikan saya pakai untuk ini, nyaman. Minta izin," jelas dia.

"Tapi jika ndak kan akhirnya apa? Akhirnya kan komplikasi di bumi pendidikan lantaran kekurangan sumber, mulai UKT sekolah rusak tidak tertangani dengan baik," sambungnya.

Atas kondisi ini, Nuh berambisi DPR mengevaluasi penyerapan dan alokasi anggaran pendidikan Indonesia agar tepat dan sesuai dengan tujuan.

(mab/wis)

[Gambas:Video CNN]