Kabar Terbaru IKN: Istana Siap Dipakai Presiden Jokowi, DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp27 T untuk 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi bakal pindah ke Ibu Kota Nusantara sampai akhir masa jabatannya, 20 Oktober 2024. Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengemukakan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN telah siap ditempati Presiden untuk beraktivitas layaknya seperti di Istana Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Yusuf Permana di Jakarta, Senin, 9 September 2024, menanggapi rencana Presiden Jokowi bakal berkantor di IKN, Kalimantan Timur, mulai Selasa besok, 10 September 2024, sampai sehari jelang akhir masa jabatannya.

"Bapak Presiden dapat berkantor di Istana IKN, sebagaimana beliau berkantor seperti biasa di Istana Merdeka Jakarta," katanya dikonfirmasi di Jakarta.

Yusuf juga memastikan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah selesai dibangun dan siap digunakan oleh Presiden Jokowi untuk beragam rutinitas kerja.

Ia menjelaskan bahwa selama periode tersebut, Presiden bakal menjalankan beragam aktivitas resmi, seperti audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, serta pengarahan lainnya di Istana IKN.

"Kegiatan audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, Pengarahan dan lain-lain adalah aktivitas nan sering beliau lakukan di Istana," katanya.

Belum diketahui apakah para menteri juga bakal ikut pindah ke IKN, alias hanya ke ibu kota baru itu jika dipanggil Presiden. Namun Menko PMK, Muhadjir Effendy, lebih dulu  berkantor di Kantor Ibu Kota Nusantara sejak Rabu 28 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu Muhadjir langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pemerintah daerah. Muhadjir Effendy mengatakan, mau meramaikan IKN agar tidak sepi. 

"Setelah kemarin penyelenggaraan upacara memperingati Proklamasi saat ini kita ramaikan IKN agar semarak sebagai Ibu Kota Nusantara, Indonesia Baru," ujar Muhadjir dalam rilis nan diterima, Kamis 29 Agustus 2024.

Dikatakan Yusuf, Presiden Jokowi bakal melaksanakan tugas-tugas kenegaraan di IKN dengan langkah nan sama seperti di Istana Merdeka Jakarta.

Presiden Joko Widodo mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Saat pilpres tersebut, Presiden Joko Widodo terpilih berbareng pasangannya Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo kembali terpilih untuk masa jabatannya nan kedua. Kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa kedudukan hingga 20 Oktober 2024.

IKN Dapat Tambahan Dana Rp27 T

Iklan

Komisi II DPR RI menyetujui permintaan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menambah anggaran pembangunan IKN sebesar Rp27,8 triliun pada 2025 dalam rapat kerja berbareng OIKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan persetujuan itu pun sekaligus meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu anggaran alias pagu definitif OIKN tahun 2025.

Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni mengatakan bahwa usulan tambahan anggaran itu sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Dia pun memaparkan bahwa sebelumnya Pagu Anggaran 2025 untuk OIKN sebesar Rp505 miliar. Lalu total kebutuhan tambahan anggaran untuk OIKN tahun 2025 Itu sebesar Rp27,8 triliun, sehingga pagu nan diusulkan untuk membiayai OIKN tahun 2025 sebesar Rp28,3 triliun.

Menurut dia, kebutuhan tambahan anggaran itu berasal dari enam kedeputian di dalam OIKN. Dia merincikan, kebutuhan bagian perencanaan dan pertanahan Rp788,5 miliar, bagian pengendalian pembangunan Rp106,1 miliar, bagian sosial, budaya dan masyarakat Rp62,5 miliar, bagian transformasi hijau dan digital Rp37,7 miliar, serta bagian lingkungan hidup dan SDA sebesar Rp63 miliar.

"Dan terakhir usulan nan paling besar dari kedeputian bagian sarana dan prasarana sebesar Rp26,7 triliun," kata dia.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera pun meminta agar OIKN menjaga akuntabilitas finansial lantaran OIKN merupakan salah satu mitra nan mengusulkan tambahan anggaran paling besar dibandingkan kementerian alias lembaga mitra Komisi II DPR RI lainnya.

Selain itu, menurut dia pembangunan IKN juga kudu menjaga kelestarian lingkungan lantaran telah mengedepankan konsep forest city. Dia pun mau IKN agar menjadi kota rujukan banyak pihak.

"Kondisi alam masyarakat budaya betul-betul dijaga, kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas," kata Mardani.

Pilihan Editor  Ini Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp95 T ke Negara