3 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meyayangkan tetap kurangnya peran pemerintah wilayah alias Pemda dalam mengakselerasi penggunaan moda transportasi massal bus listrik di wilayahnya. Pasalnya, perihal tersebut membikin penggunaan bus listrik di Indonesia tidak maksimal. Padahal, kata dia, bus listrik alias e-mobility saat ini sudah menjadi keharusan.
"Jangankan e-mobility, penggunaan pikulan massal (berbahan bakar fosil) saja kurang," kata Budi Karya ketika ditemui di sela aktivitas Sustainable E-mobility Event di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024
Selain kurangnya peran Pemda, halangan penggunaan bus listrik di tanah air menurut Budi Karya adalah tetap adanya disparitas harga. Hingga saat ini, nilai bus listrik bisa 50 persen kali lebih apalagi dua kali lipat lebih mahal daripada kendaraan berbahan bakar fosil alias bensin. Walhasi, hanya provinsi dengan kemampuan, seperti DKI Jakarta nan bisa melakukan pengadaan bus listrik.
Sebenarnya, Budi Karya menyatakan pemerintah pusat sudah turun tangan untuk membantu pengadaan bus listrik di daerah. Kementerian Perhubungan melakukannya melalui program pengadaan pikulan masal Buy The Service (BTS) di 10 kota. Saat ini, dua kota di antaranya sudah menggunaan bus listrik.
"Yang listrik, sudah di Surabaya dan Bandung. Jadi, kami sudah mulai," kata Budi Karya. "Harapannya, APBD (anggaran pendapatan dan shopping daerah) itu ditaruh anggaran-anggaran (untuk bus listrik)," ujar Budi.
Selanjutnya: Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih....
- 1
- 2
- Selanjutnya
English (US) · 
Indonesian (ID) ·