Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan biaya Rp 4,9 triliun  untuk shopping Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dari anggaran tersebut, biaya untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) alias Data Center telah dibelanjakan sebesar Rp 700 miliar.

Porsi tersebut termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster prasarana senilai Rp112,9 triliun hingga akhir Mei 2024. “Untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp 5 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konvensi pers APBN secara daring, Kamis, 27 juni 2024.

Bendahara negara ini merinci anggaran lain digunakan untuk beragam pemeliharaan dan operasional, seperti Base Transceiver Station (BTS) 4G sebesar Rp 1,6 triliun, kapabilitas satelit Rp 700 miliar, dan Palapa Ring Rp 1,1 triliun.

Pusat Data Nasional menjadi sorotan sejak terjadi gangguan jaringan pada 20 Juni 2024. Gangguan ini berakibat pada jasa publik termasuk imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim mengatakan gangguan terjadi di Pusat Data Nasional nan dikelola Kementerian Kominfo. Hal ini sempat menyebabkan halangan bagi masyarakat mengurus paspor dan mereka nan bakal mengantre untuk penerbangan internasional.

Belakangan diketahui gangguan terjadi akibat adanya serangan siber ransomware. Menteri Kominfo Budi Arie mengatakan serangan ransomware tersebut berjenis Brain Cipher. “Yang menyerang Indonesia merupakan virus terakhir,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, Kamis 27 Juni 2024.

Iklan

Dalam paparannya, Budi Arie menyebut serangan terjadi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya dan di Batam. Ransomware merupakan jenis perangkat perusak nan mencegah pengguna mengakses sistem dengan mengunci layer dan file hingga tebusan dibayarkan. “Betul para peretas ini meminta tebusan US$ 8 juta (Rp 131,8 miliar),” ujarnya.

Peretasan ini berakibat pada sistem jasa di 239 kementerian dan lembaga hingga jasa provinisi, kabupaten. dan kota. Pada paparannya, Budi Arie mengatakan jasa nan sudah pulih adalah milik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, jasa keimigrasian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), jasa Sihalal Kementerian Agama dan jasa ASN Kota Kediri.

Pilihan Editor: Satgas BLBI Sita Aset di Jakarta hingga Bogor dengan Total Nilai Rp 333,6 Miliar