10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas
Sabtu, 2 November 2024 01:58 WIB
Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 menjadi UU APBN 2025 dalam rapat paripurna nan berjalan di Jakarta, Kamis 19 September 2024 lalu.
Pengesahan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Seperti info nan tertuang dalam laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Menkeu menyampaikan bahwa pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.
Anggaran ini menjadi nan tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. “Ini adalah pertama kalinya pendapatan negara menembus nomor Rp3.000 triliun, suatu pencapaian besar nan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Sementara itu, shopping kementerian/lembaga alias K/L tahun 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun. Anggaran ini bakal diarahkan pada program-program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta pengarusutamaan gender.
Berikut 10 daftar Kementerian alias Lembaga nan mendapat anggaran shopping tertinggi pada RAPBN 2025:
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp166,26 triliun
Kepolisian RI (Polri) Rp126,62 triliun
Kementerian PUPR Rp116,22 triliun
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp105,64 triliun
Kemendikbud Ristek Rp93,6 triliun
Kementerian Sosial (Kemensos) Rp79,58 triliun
Kementerian Agama (Kemenag) Rp79,16 triliun
Badan Gizi Nasional Rp71 triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp53,2 triliun
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp31,46 triliun.
Iklan
KEMENKEU
Pilihan editor: Begini Perkiraan Anggaran Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan
9 jam lalu
Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan
Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama nan telah terjalin selama 51 tahun.
Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK
10 jam lalu
Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK
Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah konsentrasi membantu tenaga kerja Sritex agar tak ada PHK.
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai
11 jam lalu
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai
Selain nama-nama ketua nan belum masuk, kata Adies, halangan lainnya adalah lantaran Komisi XII DPR ini komisi nan baru.
MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu
12 jam lalu
MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu
Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan MK untuk memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membikin UU baru.
Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law
12 jam lalu
Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law
Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai
15 jam lalu
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai
Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.
Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun
15 jam lalu
Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun
Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons usulan salah satu personil DPR agar KPU diubah menjadi lembaga adhoc dua tahun saja.
Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT
16 jam lalu
Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT
Menurut Willy Aditya, tidak ada argumen untuk menunda pengesahan RUU PPRT.
Komisi II DPR Bakal Panggil Seluruh Penjabat Kepala Daerah untuk Evaluasi
16 jam lalu
Komisi II DPR Bakal Panggil Seluruh Penjabat Kepala Daerah untuk Evaluasi
Komisi II DPR bakal segera menyurati Menteri Tito Karnavian untuk mengeksekusi rencana tersebut.
Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law
1 hari lalu
Mendagri Tito Karnavian: Perlu Kajian untuk Revisi UU Politik dengan Metode Omnibus Law
Mendagri Tito Karnavian menanggapi rencana DPR untuk merevisi delapan UU mengenai politik dengan metode omnibus law.
3 minggu yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·