5 hari yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengenai anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) nan diblokir santer beredar. Ada beberapa pihak nan menilai megaproyek ibu kota pengganti Jakarta tersebut bakal mangkrak lantaran tidak mendapatkan aliran dana, tidak sedikit pula nan menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah membatalkannya.
Adapun rumor mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa belum ada anggaran nan direalisasikan untuk proyek IKN pada 2025. Dia mengungkapkan tengah mengurus finalisasi anggaran Kementerian PU nan terdampak efisiensi menjadi Rp 29,57 triliun akibat petunjuk presiden.
Baca buletin dengan sedikit iklan, klik di sini
“Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody ketika dijumpai setelah rapat berbareng Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2024. Lantas, gimana nasib IKN ke depan?
Otorita IKN Sebut Pembangunan Terus Berjalan
Merespons berita nan beredar, Juru Bicara Otorita IKN alias OIKN Troy Pantouw menepisnya. Dia menuturkan bahwa pembangunan ibu kota baru tetap melangkah sesuai pengarahan Presiden.
“Ini (isu IKN diberhentikan Presiden) tidak betul. Sesuai dengan pengarahan Presiden untuk konsentrasi pada penyelesaian pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya,” ujar Troy ketika dihubungi, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) Prabowo dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, pada Selasa, 21 Januari 2025, kata Troy, Presiden menitipkan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik. Menurut dia, Prabowo meminta keberlanjutan IKN seiring persetujuan anggaran pembangunan sebesar Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan.
Arahan itu diperkuat dengan ratas tentang IKN nan diselenggarakan pada Senin, 3 Februari lalu. Kala itu, Basuki menuturkan bahwa Prabowo menyetujui penambahan anggaran IKN unik 2025. Menurut Basuki, OIKN diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyesuaikan anggaran berasas persetujuan Presiden, ialah Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun.
OIKN Ungkap Sudah Memasuki Pembangunan Tahap II
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga juga menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan. Dia menjelaskan, pembangunan tengah memasuki Tahap II periode 2025-2029, nan ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan sasaran menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik RI pada 2028.
“Kami bekerja menyelesaikan ekosistem yudisial dan legislatif serta sarana dan prasarana pendukungnya,” kata Danis ketika dihubungi, pada Jumat, 7 Februari 2025.
Danis juga menjelaskan perihal rumor anggaran IKN nan diblokir. Menurut dia, biaya nan dimaksud adalah anggaran nan dialokasikan Kementerian PU untuk pembangunan IKN.
Sementara itu, anggaran nan dialokasikan untuk pembangunan IKN Tahap II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 48,8 triliun, serta dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun. “Jadi, IKN tetap melangkah untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudisial,” ucap Danis.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bilang Anggaran Belum Dibuka
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan anggaran IKN tetap diblokir Kemenkeu. Dia menguraikan, pemblokiran bukan berfaedah tidak ada anggaran untuk pembangunan ibu kota baru, tetapi hanya belum dibuka.
“Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di Otorita IKN dan Kementerian PU,” ujar Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2025.
Hasan mengatakan, Presiden berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Anggarannya, lanjut dia, sudah disiapkan sebesar Rp 48 triliun.
Selama lima tahun ke depan, menurut Hasan, pemerintah menargetkan pembangunan area inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN, area gedung legislatif, dan yudikatif selesai dibangun. “Sisanya kelak bakal didorong, nan bakal membangunnya adalah swasta,” kata Hasan.
Otorita IKN Bilang Pembangunan Tetap Jalan, Tapi Anggaran Minim
Kemudian, Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung menilai pemangkasan anggaran nan dilakukan tidak menghalang pembangunan IKN. Dia mengungkapkan bahwa proyek terus melangkah sesuai rencana meskipun anggaran IKN diblokir sementara oleh pemerintah pusat.
Dia memastikan pembangunan tiga komponen utama IKN, ialah eksekutif, legislatif, dan yudikatif terus berjalan. “Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran nan minim,” ucap Onesimus di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, 8 Februari 2025.
Basuki Klaim Investasi Groundbreaking Tahap 9 Rp 6,49 Triliun
Terbaru, Basuki Hadimuljono menyatakan investasi nan bakal masuk melalui groundbreaking tahap 9 di IKN mencapai Rp 6,49 triliun. Investasi tersebut, lanjut dia, berasal dari sektor pendidikan, hunian, perhotelan, ritel, dan perkantoran.
“Ada investasi swasta murni non-APBN dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebesar Rp 6,49 triliun,” ujar Basuki dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Basuki menguraikan, investasi itu terdiri dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebesar Rp 150 miliar, PT Makmur Berkah Hotel sebesar Rp 950 miliar, PT Citadel Group Indonesia sebesar Rp 3,97 triliun, PT Vitka Delifood sebesar Rp 20 miliar, dan PT Puri Persada Lampung sebesar Rp 1,4 triliun.
Kendati demikian, Basuki belum bisa memastikan kapan penyelenggaraan groundbreaking tahap 9 di IKN. Dia hanya menyatakan bahwa aktivitas tersebut kemungkinan tidak dibuka dengan seremoni, seperti 8 tahap groundbreaking di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Karena Presiden (Prabowo) inginnya jika ke sana (IKN) meresmikan,” kata Basuki ketika ditemui setelah raker berbareng Komisi II DPR RI.
Hendrik Khoirul Muhid, Hendrik Yaputra, Septia Ryanthie, M. Raihan Muzzaki, dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·