Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Dipangkas Rp 1 Triliun setelah Rekonstruksi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp 1 triliun. Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy memaparkan nominal tersebut berkurang Rp 75 miliar dari sasaran pemangkasan nan telah ditetapkan sebelumnya.

Penurunan sasaran terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Keuangan merekonstruksi efisiensi anggaran. Sebelumnya anggaran kementerian PPN/Bappenas dipangkas hingga 54,4 persen alias Rp 1,07 triliun. Namun berasas hasil rapat Kementerian PPN dengan Kementerian Keuangan kemarin, disepakati anggaran hanya disunat Rp 1 triliun.

Pengurangan sasaran efisiensi disampaikan Rachmat saat rapat berbareng Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. “Melalui rapat berbareng kementerian finansial nan dilakukan pada 11 Februari 2025 terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk kementerian PPN/Bapenas, dengan demikian nilai efisiensi berkurang sebesar Rp 75 miliar,” ujarnya di ruang rapat Komisi XI DPR, Rabu, 12 Februari 2025.

Karena pemangkasan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memutuskan menyunat shopping peralatan dan shopping modal. Belanja tersebut diantaranya perjalanan dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), kajian, aktivitas seremonial, peringatan dan lainnya.

Adapun pembahasan mengenai efisiensi anggaran dilakukan beberapa komisi di DPR berbareng mitra kerja kementerian/lembaga hari ini. Rapat pembahasan merespons pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan meminta rekonstruksi ulang efisiensi anggaran.

Sebelumnya Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) efisiensi anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) 2025. Pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran di kementerian, lembaga dan pemerintah wilayah membikin kas negara dihemat Rp 306,6 triliun.