Apindo Singgung Akuntabilitas hingga Kompetensi Pemerintah Kelola Dana Publik dalam Program Pensiun Tambahan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti empat potensi persoalan di rencana pemerintah dalam program pensiun tambahan nan bakal memangkas penghasilan pekerja untuk iuran. Empat potensi itu di antaranya kebebasan perseorangan mengelola duit secara mandiri, akuntabilitas, kerumitan manajemen untuk memastikan tingkat pendapatan pekerja, dan tingkat kepercayaan masyarakat atas kapabilitas pemerintah dalam mengelola biaya publik ini. 

“Namun pada dasarnya sangat challenging untuk dapat menerapkannya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Nasional Apindo Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi pada Kamis, 12 September 2024. 

Program pensiun tambahan tengah menjadi sorotan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa program ini tetap menunggu publikasi Peraturan Pemerintah (PP). Shinta mengatakan rencana ini bakal menjadi beban lantaran para pekerja tidak mempunyai keleluasaan untuk mengelola biaya pribadinya.  

“Individu sebagai pemilik dananya sendiri menjadi tidak bebas untuk mengelola biaya pribadinya maka potensial jadi beban pekerja nan tidak elastis mengatur dananya sendiri,” kata Shinta. 

Oleh lantaran itu, Apindo meminta pemerintah mengevaluasi rencana pemotongan penghasilan untuk program pensiun tambahan. Apindo mengatakan sudah banyak program agunan sosial dari pemerintah nan telah memungut sebagai penghasilan pekerja dan perusahaan. 

“Sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali kembali apakah tambahan pemotongan penghasilan perlu dilakukan. Saat ini kondisi ekonomi bisa berakibat ke daya beli masyarakat,” kata dia.

Selain itu, Shinta mengatakan para pengusaha juga perlu mendapat kajian dari pemerintah atas rencana ini. 

Selanjutnya: Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK....

• 1
• 2
• Selanjutnya