Arsjad Rasjid soal Sri Mulyani, Airlangga dan Tim Prabowo Tampil Bareng: Supaya Nanti Oktober Bisa Lari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menanggapi pertemuan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin lalu.

Ia menyambut baik pertemuan itu lantaran bakal membawa perkembangan positif dalam perihal transisi kebijakan. Menurut Arsjad, pergantian pemerintahan memang kudu persiapkan jauh-jauh hari sebelum pelantikan.

“Buat saya bagus. Jadi kan semua persiapan. Kalau misalnya you want to start di bulan Oktober. Kalau dari hari ini, bagus dong. Jadi disusunkan dulu, agar kelak waktu Oktober bisa lari. Kalau enggak, susah, kan? Jadi saya sih melihatnya very positive,” kata Arsjad di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pernyataan itu menanggapi pertemuan nan dilakukan pada Senin lalu, 24 Juni 2024. Saat itu, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono menyampaikan, pihaknya turut dilibatkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

"Saya dan tim ekonomi sudah nyaris dua bulan bekerja dengan Kemenkeu, Ibu Menteri, Wamen, Dirjen-Dirjen dan sebagainya. Jadi ini proses nan sebetulnya alami dan tersinkronisasi,” kata Thomas Djiwandono.

Iklan

Arsjad juga menanggapi rumor rasio utang pada pemerintahan Prabowo nan bakal naik hingga 50 persen. Menurut dia, pernyataan tersebut merupakan kesalahpahaman.

Ia menduga yang dimaksud Pemerintahan Prabowo adalah tetap adanya ruang rasio utang sampai 50 persen. Meski begitu, bukan berfaedah pemerintah kudu mencapainya. “Bukan juga gitu. Pak Prabowo tidak bermaksud begitu, bahwa Pak Prabowo mengatakan punya room sampai di situ. Yes, room, loh. Tapi bukan beliau mengatakan kudu kita pentokin,” kata Arsjad.

Arsjad pun menyoroti bahwa utang nan diambil oleh pemerintah haruslah produktif. Penggunaan pinjaman tersebut kudu dimanfaatkan untuk hal-hal nan produktif dan menghasilkan.

Pilihan Editor: Pemerintahan Jokowi Berlakukan Bea Masuk dan Anti Dumping Atasi Masalah Industri Tekstil