TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa di Tanah Air per akhir Oktober 2024 sebesar US$ 151,2 miliar. Jumlah ini meningkat dari September 2024 nan totalnya US$ 149,9 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan posisi persediaan devisa tersebut antara lain berasal dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.
“Posisi persediaan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor,” kata Ramdan dalam keterangan resminya, Kamis, 7 November 2024.
Selain itu, persediaan devisa ini setara 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
BI menilai persediaan devisa tersebut bisa mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank sentral juga memandang persediaan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal.
Selain itu, BI memproyeksikan ekspor nan tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial nan diprakirakan tetap mencatatkan surplus. Sejalan persepsi positif penanammodal terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi nan menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.
BI, kata dia, juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nan berkelanjutan.
Peningkatan ini menjadi tren positif setelah BI mencatat adanya penurunan persediaan devisa sebesar US$ 0,3 miliar menjadi US$ 149,9 miliar pada akhir bulan September 2024. Sebelumnya, di akhir Agustus 2024 persediaan devisa tercatat sebesar US$ 150,2 miliar.
Saat itu, penurunan persediaan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Meskipun terjadi penurunan, posisi persediaan devisa Indonesia September lampau tetap relatif stabil. Posisi persediaan devisa pada akhir September 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor alias 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.