Cak Lontong Ingatkan Sanksi Pidana Jika Intervensi Pilgub Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Cak Lontong mengingatkan ancaman hukuman pidana bagi TNI, Polri, hingga ASN jika berupaya mengubah hasil penghitungan bunyi di Pilgub DKI Jakarta.

Cak Lontong menyatakan duet Pramono Anung-Rano Karno telah menang satu putaran berasas sejumlah hasil hitung sigap alias quick count. Dia mengingatkan semua pihak untuk tetap menjaga Pilkada Jakarta melangkah jujur dan adil.

"Kami juga mau mengingatkan bahwa mungkin TNI, Polri, ASN nan melakukan hal-hal untuk mengintervensi jalannya Pilkada maka sanksinya adalah pidana," kata Cak Lontong dalam bertemu pers di posko pemantauan hasil hitung sigap kubu paslon nomor urut 3, Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11).

Cak Lontong menegaskan bahwa pihaknya juga telah mengantongi bukti komplit C1.Hasil-KWK. Saat ini, pihaknya juga tengah melakukan kalkulasi berasas info tersebut.

"Jadi kami mengharap untuk pihak-pihak nan mau mungkin mengganggu kelancaran dari pilkada ini untuk berpikir ulang lantaran kita sudah punya bukti kuat," katanya.

Cak Lontong menyebut ada enam lembaga nan yang telah mengunggulkan Pramono-Rano menang di atas 50 persen lewat hasil hitung sigap mereka. Enam lembaga tersebut yakni, LSI SMRC, LSI Denny JA, Voxpoll, dan Poltracking.

"Bisa kita lihat ya ada 6 tadi nan sudah saya sebutkan, ada 6 lembaga survei nan menempatkan paslon 3 ini pada posisi 50 persen lebih, lantaran patokan dari Pilkada di DKI ini adalah 50% plus 1," katanya.

Hingga pukul 19.00 WIB, hasil hitung sigap Charta Politika, dan LSI nyaris selesai (di atas 99 persen) dan ketiganya menempatkan kelebihan Pramono-Rano di atas 50 persen. Namun Indikator nan datanya baru masuk 98,75 persen menyebut kelebihan Pramono-Rano 49,85 persen.

Hanya SMRC nan telah mengantongi 100 persen info dengan kelebihan Pramono-Rano sebesar 51 persen.

(asa/asa)

[Gambas:Video CNN]