Celios Indikasikan Program Pensiun Tambahan untuk Bayar Utang Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin mengatakan ada indikasi program pensiun tambahan nan bakal diwajibkan pemerintah sebagai siasat untuk bayar utang pemerintah. Hal ini disebabkan terjadinya defisit anggaran nan diperkirakan mencapai nomor Rp 600 triliun. “Ada indikasi penarikan iuran ini untuk melunasi utang pemerintah dan menutup defisit,” tuturnya pada Jumat, 13 September 2024.

Ia menjelaskan biaya nan ditarik dari masyarakat lewat beragam iuran, termasuk program biaya pensiun tambahan tersebut bakal masuk pada surat utang pemerintah alias Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN nan cukup garang oleh pemerintah disebabkan pendapatan pemerintah dari pajak belum cukup untuk menutupi utang serta defisit nan ada.

Menurut Achmad, utang jatuh tempo pemerintah saat ini sudah menyentuh sekitar Rp 800 triliun dengan kembang utang sekitar Rp 500 triliun. Sehingga total utang sudah mencapai lebih dari satu kuadriliun. “Pemerintah butuh membayarkan utang ini sampai lebih dari satu kuadriliun dan jumlah ini enggak mungkin bakal ditutup dengan pajak saja sehingga pemerintah perlu strategi nan lebih garang melalui publikasi SBN sehingga ada indikasi bahwa penarikan biaya pensiun ini nan masuk ke SBN,” ujarnya.

Iklan

Masyarakat semestinya mempertanyakan maksud pemerintah di kembali adanya wacana program pensiun tambahan ini. Terlebih lagi sebelumnya sudah ada wacana pemotongan pendapatan masyarakat lewat program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Karena dari banyak model penghimpunan seperti ini, menurut Achmad, banyak nan berhujung dengan kandas bayar.

Pilihan editor: Bulog bakal Lanjutkan Impor Beras untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo