Celios Sebut IKN Berpotensi Jadi Produk Gagal

TEMPO.CO, Jakarta -Central of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menjadi warisan produk kandas dari era pemerintahan Jokowi. Skenario nan dibuat Celios menunjukkan IKN berpotensi gagal.

“Semua skenario nan kita coba, pada dasarnya IKN ini bakal beresiko gagal,” jelas peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin dalam obrolan publik dan peluncuran riset berjudul Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.

Menurut Hanif, sudah banyak persoalan muncul sejak proses pembangunan IKN dimulai. Mulai dari pengesahan UU IKN di tengah penurunan pendapatan negara akibat Pandemi COVID-19 dan stagnansi pertumbuhan ekonomi. Hingga pendanaan nan tetap mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lantaran belum adanya penanammodal utama nan membantu pembiayaan. “Sampai saat ini kita belum menemukan satu penanammodal swasta nan mumpuni untuk membiayai alias mendukung pembangunan ini,” tambahnya.

Oleh lantaran itu, menurut Hanif, krusial untuk memikirkan gimana sistem pembiayaan terhadap pembangunan IKN ke depannya. Hal ini krusial agar pembangunan IKN tidak malah menjadi lembah nan justru melemahkan perekonomian negara.

“Kita tidak bisa lagi berbincang apakah IKN ini bisa dipindahkan alias tidak, sudah tidak lagi berbincang ya alias tidak, tetapi perlu membicarakan gimana sistem pembiayaan IKN ini agar tidak melemahkan sistem ekonomi,” terang Hanif dengan tegas.

Iklan

Sebelumnya diketahui Komisi IV DPR telah menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar Rp 40,59 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025 menjadi total Rp 116,23 triliun. Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, biaya tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan IKN.

M. Rizky Yusrial berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan editor: Kemenhub Kantongi Kajian Kenaikan Tarif KRL Rp 1.000-2.000: Kita Tunggu Kabinet Baru