Celios soal Utak-Atik Dana Makan Bergizi Gratis: Tidak ada Kebijakan yang Gratis

TEMPO.CO, Jakarta - Pengalokasian biaya untuk program ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran, ialah makan bergizi cuma-cuma tetap menimbulkan polemik di masyarakat. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, menyatakan kontroversi muncul lantaran biaya untuk program tersebut disebut-sebut bakal diambil dari 20 persen biaya mandatory spending sektor pendidikan.

“Yang terjadi hanya utak-atik anggaran nan sedikit itu. Jadi jika bicara program makan bergizi cuma-cuma bakal dialihkan ke pendidikan dan itu dianggap bagian dari 20 persen alokasi untuk pendidikan,” kata Media dalam obrolan publik dan peluncuran riset berjudul Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.

Padahal menurut dia, tak sedikit masyarakat memandang program tersebut sebagai bagian dari kebijakan kesehatan, bukan kebijakan pendidikan. Selain itu, dia juga menyoroti kemungkinan banjirnya impor daging maupun susu untuk mewujudkan program tersebut.

Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut juga menyinggung soal banyaknya janji politik Prabowo-Gibran nan mempunyai embel-embel gratis. Mulai dari program makan siang gratis, pendidikan gratis, hingga danasiwa cuma-cuma untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

“Ambisi ini luar biasa, tapi ketika ambisinya luar biasa dan tidak berkaca dan tidak menapak dari kondisi hari ini, maka itu sepertinya hanya bakal menjadi angan-angan,” katanya.

Iklan

Senada dengan Wahyu, peneliti Celios lainnya, Achmad Hanif Imaduddin menegaskan bahwa tidak ada nan betul-betul cuma-cuma mengenai sebuah kebijakan. Ketika seorang politisi menjanjikan sesuatu secara cuma-cuma kepada masyarakat, maka bakal ada akibat alias pengorbanan di baliknya.

“Entah itu bakal memangkas anggaran pendidikan alias bakal menambah utang,” ucap Achmad dalam agenda nan sama.

Sebelumnya, diketahui bahwa mandatory spending untuk biaya pendidikan sebesar 20 persen nan berasal dari shopping negara diusulkan untuk dikaji ulang. Usulan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati nan menilai semestinya anggaran pendidikan itu dialokasikan seusai dengan pendapatan negara, bukan shopping negara. 

Pilihan Editor: Sebelum Meninggal, Faisal Basri Soroti 3 Hal Ini: Utang Pemerintah, Bagi-bagi Izin Tambang, dan PPN