TEMPO.CO, Jakarta - Kepala dan Wakil Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Hadad beserta Kaharuddin Djenod, bakal menyerahkan PP dan Perpres Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat pagi, 29 November 2024
“Dari Danantara sudah final dan sudah dilakukan kajian secara jeli kecukupan peraturan perundangan dimaksud agar Danantara bisa segera beroperasi,” tulis Head of Communication Danantara Anton Pripambudi melalui keterangan tertulis.
Anton menyebut pada saat nan sama para ketua Danantara sedang melakukan finalisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPI Danantara. Supaya setelah PP dan Perpres diterbitkan, ketua Danantara bisa mendorong Struktur Organisasi dan Tata Kerja dimaksud untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi belum merespons pesan Tempo pada Jumat, 29 November 2024. Sementara Anton juga belum menanggapi kapan tepatnya pertemuan petinggi Danantara dengan Prasetyo Hadi.
Mulanya, Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Danantara pada Kamis 7 November 2024 di Kantor Danantara, Jalan RP Soeroso, Jakarta Pusat. Namun rencana itu tertunda lantaran Prabowo melakukan lawatan selama lebih dari dua pekan ke luar negeri. Di samping itu, patokan nan diperlukan belum siap.
Pemerintah memproyeksikan BP Investasi Danantara menjadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, apalagi menggadang-gadang lembaga tersebut bakal sekelas Temasek Singapura. Pemerintah juga menyatakan lembaga ini mempunyai tugas dan kegunaan nan berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam aktivitas launching BSI Gold, Kamis, 28 November 2024, Muliaman mengatakan Danantara bakal mengelola aset-aset negara untuk tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Danantara, klaim Muliaman, bakal menggabungkan konsep holding BUMN Singapura Temasek dan juga Khazanah Malaysia. "Karena salah satu argumen berdirinya Danantara kan adalah gimana potensi ekonomi dari aset-aset terpisah ini bisa dioptimalkan. Jadi bakal jadi istilahnya engine kedua setelah APBN," kata Muliaman.
Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan mendukung dibentuknya badan baru super holding BUMN berjulukan Danantara itu. “Tinggal gimana masing-masing pihak duduk melakukan kajian lebih dalam agar sinergitasnya seperti apa, gitu,” katanya saat ditemui di Pelataran Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024.