Demokrat Akan Tindak Kader Tak Ikut Putusan AHY di Pilkada 2024

Jakarta, CNN Indonesia --

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution memastikan DPP Partai Demokrat bakal mengambil tindakan kepada para kadernya nan tak mengikuti keputusan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilkada 2024.

"Partai Demokrat tidak mau dicap sebagai partai nan tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga andaikan ada struktur partai dan personil fraksi DPRD nan tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu bakal dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP," kata Syahrial dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11).

Syahrial mengatakan Partai Demokrat telah menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh wilayah di tanah air. Satgas ini mau memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC hingga ranting mengamankan calon kepala wilayah nan diusung dan didukung Demokrat menang Pilkada 2024.

"Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga propinsi ialah Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah," kata dia.

Syahrial menjelaskan setiap paslon nan diusung Demokrat di Pilkada 2024 telah mendapatkan rekomendasi nan ditandatangani AHY. Baginya, rekomendasi ini bukan sekadar prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU.

Karenanya, dia menekankan keputusan politik partai ini wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah di Demokrat.

"Tidak ada lagi ruang obrolan alias tawar-menawar. Tandatangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai nan kudu dikawal," kata dia.

Sebelumnya beredar rumor pembelotan tujuh orang nan mengaku kader sejumlah partai di KIM Plus di Pilkada Jakarta malah mendukung Pramono-Rano Karno. KIM Plus merupakan kubu pengusung RK-Suswono, termasuk Demokrat di dalamnya.

Dukungan itu disampaikan saat mereka berjamu ke kediaman Pramono di area Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).

Sebanyak tujuh orang itu merupakan eks caleg partai personil KIM Plus. Mereka ialah, eks caleg PKB Ahmad Syukri, Muhammad Ishaq (PPP), H.M Nafiudin (NasDem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (PPP), Riko (PAN), dan Redim Okto Fudin (PKB).

(rzr/DAL)

[Gambas:Video CNN]