DPR Minta Penjelasan Pemerintah soal Anggaran Pemulangan WNI Ilegal

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Heryawan (Aher) mengaku menerima info bahwa selama ini pemerintah tak pernah mengalokasikan anggaran untuk memulangkan WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.

Pernyataan itu disampaikan Aher dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

"Saya dapat info katanya nan dibiayai untuk pemulangan ke Indonesia itu hanya legal saja. nan terlarangan katanya tidak dibiayai," kata Aher.

Politisi PKS itu menyesalkan perihal tersebut meskipun memahami efisiensi anggaran nan tengah dilakukan pemerintah. Menurut dia, pemerintah mestinya tak membeda-bedakan WNI nan ada di luar negeri. Aher menilai semua WNI di luar negeri adalah wajah negara.

"Dalam konteks pandangan orang luar pada kita enggak ada bedanya. Pokoknya itu orang Indonesia. Jadi jika memungkinkan jangan dibedakan lah. Mending perlakukan sama saja," ucap dia.

Selain itu, Aher mengatakan selama ini kementerian alias lembaga perlindungan PMI tak punya anggaran untuk melindungi PMI bermasalah di luar.

Menurut dia, anggaran itu selama ini berada di Kemlu. Dia pun meminta agar masalah kudu segera dikoordinasikan.

"Meskipun ceritanya adalah judulnya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, tapi enggak ada anggaran mengenai dengan para pekerja migran tersebut saat mereka di luar negeri. Ternyata adanya di kementerian luar negeri. Ini saya kira nan kudu dikoordinasikan dengan baik," katanya.

Sekretaris Jenderal Kemlu Cecep Herawan dalam paparannya tak menjawab soal rumor perlindungan WNI ilegal. Namun, dia memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan WNI di luar negeri.

Cecep menyebut perihal itu sebagai disinformasi. Menurut dia, saat ini proses input Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) tetap berlangsung.

"Kenapa ini terjadi, misinformasi bahwa seolah-olah kosong, lantaran pada saat ini sebetulnya proses pengisian SAKTI itu tetap berlangsung," kata Cecep.

"Kita tetap proses menginput SAKTI dari DIPA masing-masing perwakilan, masing-masing satuan kerja di Kemenlu. Termasuk perwakilan RI di luar negeri," imbuhnya.

(thr/tsa)

[Gambas:Video CNN]