Elite PDIP Dengar Upaya Jokowi Ingin Ganti Hasto sebagai Sekjen

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus mengaku mendengar upaya Joko Widodo untuk mengacak-acak Partai Banteng lewat pergantian sekjen nan saat ini dijabat oleh Hasto Kristiyanto.

Deddy tak membantah berita tersebut saat ditanyakan awak media dalam bertemu pers di instansi DPP PDIP, Jakarta, Kamis (19/12) malam.

"Saya rasa kita tidak berbeda pendapat. Jadi indikasi nan Anda sampaikan itu kami tidak bakal membantah," kata dia.

Deddy tak mengungkap lebih perincian ihwal berita tersebut. Namun, dia mengaku telah mendengarnya dan itu sengaja dihembuskan dalam beberapa waktu terakhir jelang penyelenggaraan kongres pada 2025 mendatang.

"Isu itu memang sudah berkembang luas dan memang sengaja dihembuskan. Tapi kami tidak bakal mau menyebut nama di sini lantaran nama itu tidak layak lagi disebut jika menurut kami," kata Deddy.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menginstruksikan kepada semua kader untuk mulai bersiaga terhadap upaya pihak nan mau mengacak-acak partai jelang penyelenggaraan Kongres V partai nan bakal digelar pada 2025 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy merespons sejumlah iklan nan bertebaran dan mempertanyakan keabsahan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri nan diperpanjang sejak Juni lalu.a

"Dengan beredarnya iklan dan spanduk nan sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga-1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya 'mengawut-awut' PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan sebagaimana nan dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Ronny.

Ronny menyebut ada upaya dari sejumlah pihak saat ini untuk mengacak-acak ketua umum dan partainya. Menurut dia, aktivitas nan muncul dari luar itu saat ini membikin kader marah.

Dia pun mengingatkan PDIP merupakan partai nan sah sesuai akta notaris Nomor 05 Tanggal 27 Juni 2024. Begitu pula dengan struktur kepengurusan baru nan diperpanjang dan telah disahkan lewat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024.

"Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya," jelasnya.

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]