Erick Thohir Sebut Bulog Butuh Dana Rp 26 Triliun Setelah Jadi Badan Otonom

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memproyeksikan Perum Bulog memerlukan anggaran sebesar Rp 26 triliun. Perkiraan biaya ini menyusul rencana transformasi lembaga di bawah Kementerian BUMN tersebut menjadi badan otonom di bawah pemerintah langsung.

“Dan saya pernah paparan di Komisi VI DPR, Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Nanti setelah operasi pasar, mungkin tergerus Rp 5-6 triliun,” kata Erick Thohir kepada awak media saat ditemui di salah satu hotel di area Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 November 2024.

Erick Thohir berpandangan negara lah nan nantinya bakal memberikan tambahan biaya alias top up untuk menutupi kekurangan tersebut.

Sebagai contoh, Erick Thohir menyebut situasi nan dialami perusahaan seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak jarang perusahaan-perusahaan BUMN itu menemukan adanya kebutuhan biaya tambahan pada program-program subsidi.

Ia menerangkan, top up nan dikeluarkan negara diberlakukan pada kasus-kasus tersebut untuk menambal kurangnya dana, sehingga Erick Thohir beranggapan perihal nan sama juga bakal diterapkan dalam perjalanan Bulog nantinya.

Adapun operasi pasar nan dilakukan Bulog untuk mencari jalan tengah terhadap nilai pangan nan paling baik bagi konsumen, petani, dan negara. Bulog menjadi lembaga nan berkedudukan dalam menjaga kestabilan nilai pangan di pasaran dan menghindarinya dari perubahan nan berlebihan, naik maupun turun.

Dalam perihal ini, Erick Thohir menekankan pentingnya tambahan biaya dari negara kepada Bulog untuk menghindari situasi di mana ketua Bulog dianggap merugikan negara akibat penyelenggaraan operasi pasar. Padahal, tujuan utama operasi pasar adalah untuk membantu petani. “Kasihan, dia disuruh menolong petani, tapi kelak (dianggap menjadi) kerugian negara,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan kebijakan tersebut juga dapat melenturkan golongan bank milik negara (Himbara). Ia menyebut keuntungan-keuntungan nan bisa dirasakan jika negara memberikan tambahan biaya kepada Bulog. 

Pertama, beban pinjaman Bulog kepada Himbara bakal berkurang, sehingga Bulog tidak perlu bayar kembang nan besar. “Karena selama ini kan operasi pasar itu ditopang oleh pinjaman Himbara, nyaris Rp 30 triliun,” kata Erick Thohir.

Kedua, Erick Thohir memandang, perihal tersebut dapat menunjukkan keberpihakan negara terhadap rakyat dalam perihal ini, khususnya, petani. Sesuai dengan visi swasembada pangan nan selama ini digaungkan oleh kepala negara.