Fahri Hamzah: Banyak Rumah Tidak Layak Huni di NTB

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah telah melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke letak hasil pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Ahad, 17 November 2024. Langkah ini diambil untuk memandang kondisi rumah rakyat nan telah menerima support stimulan perumahan dari pemerintah.

"Jadi saya berbareng Bupati Lombok Tengah memandang langsung secara nyata bahwa tetap banyak rumah tidak layak huni di NTB," ujarnya dalam keterangan resmi nan diterima Tempo, Ahad, 17 November 2024.

Pada kesempatan tersebut, Fahri menyoroti kondisi perumahan rakyat nan tetap memprihatinkan, di mana banyak rumah dihuni oleh lebih dari satu kepala family dan tidak mempunyai sanitasi nan memadai. Karena itu, dia juga meminta kepada penduduk sekitar untuk terus menjaga semangat gotong royong dan saling membantu, terutama ketika ada masyarakat kurang bisa nan mau membangun alias memperbaiki rumah.

"Seperti rumah nenek berumur lebih dari 100 tahun nan saya kunjungi dan dia tinggal empat generasi, ialah anak, cucu, dan cicitnya di rumah," katanya.

Politikus Partai Gelora itu berujar bahwa selain menyediakan perumahan bagi masyarakat, dia juga bakal mendorong pemenuhan sarana mandi dan kakus (MCK). Menurutnya, perihal ini demi mewujudkan rumah nan layak dan sehat sehingga para penghuninya bisa tinggal dengan nyaman.

Fahri menilai Program BSPS selama ini sudah melangkah dengan baik, tetapi tetap perlu tambahan dalam penyediaan sarana MCK. Dengan begitu, rumah nan telah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga kudu dilengkapi akomodasi sanitasi nan memadai. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan, termasuk membuang sampah pada tempatnya.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS, selain program peningkatan kualitas rumah, adalah MCK. Pokoknya semua rumah di Indonesia MCK-nya kudu bagus, dapurnya kudu bagus, dan akomodasi standar rumah sehat," katanya.

Selanjutnya, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Abdul Aziz, menyatakan bahwa pemerintah, melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Nusa Tenggara I, telah memberikan support untuk pembangunan 883 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat Lombok Tengah. Sementara itu, di Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 42 unit rumah nan menerima support melalui Program BSPS.

"Kami juga mendorong masyarakat nan mendapat Program BSPS agar bisa berswadaya secara biaya maupun tenaga lantaran jumlah support stimulannya hanya Rp 20 juta per unit rumah. Kami minta dengan Program BSPS, penataan wilayah ini bisa lebih bagus lantaran alamnya asri, ada sungai, dan rumah nan layak huni," katanya.