Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani
Senin, 22 Juli 2024 19:51 WIB
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi penerapan komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan penerapan nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional nan berasal dari melimpahnya persediaan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tetap menggodok formula kebijakan family office alias instansi family bagi para hartawan. Selain diberikan kemudahan mengelola kekayaan di Indonesia, mereka juga bakal diberikan insentif pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kreasi rancangan dan insentif untuk instansi family tetap dikaji. Para pemangku kebijakan bakal melakukan benchmarking alias membandingkan pusat-pusat family office di beragam negara.
“Ada nan sukses ada nan tidak sukses, jadi kita belajar dari situ,” ujar Sri Mulyani di instansi kementerian keuangan, Senin, 22 Juli 2024.
Mengenai insentif perpajakan, Sri Mulyani melanjutkan, kementerian sudah mempunyai gambaran dari kebijakan pajak sebelumnya, seperti tax holiday alias akomodasi pengurang pajak penghasilan badan (PPh Badan) kepada penanammodal alias penanam modal dengan kriteria tertentu. Ada pula akomodasi lain kepada penanammodal berupa tax alowance.
Sri Mulyani juga menyinggung pajak nan sudah pemerintah berikan untuk investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Ini juga sudah cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan,” kata dia.
Bendahara Negara ini mengatakan tetap bakal mempelajari kemajuan dari pembahasan mengenai family office. Hingga akhirnya bisa membandingkan dengan peraturan perundang-undangan nan bertindak di bagian pajak.
Selanjutnya: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut....
1
2
Selanjutnya
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPK bakal Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara
2 jam lalu
KPK bakal Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara
KPK bakal terlibat menangani potensi kerugian negara nan timbul jika pemerintah mengeksekusi program family office.
Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024
2 jam lalu
Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024
Pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office. Targetkan bakal rampung sebelum Oktober 2024.
Sri Mulyani Sebut Simbara Tingkatkan PNBP Minerba, Tahun Lalu 18 Persen di Atas Target
3 jam lalu
Sri Mulyani Sebut Simbara Tingkatkan PNBP Minerba, Tahun Lalu 18 Persen di Atas Target
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keberadaan Simbara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak batu , tahun lampau mencapai 18 persen di atas target. Tahun ini Simbara diluncurkan untuk nikel dan timah
Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, bakal Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai
5 jam lalu
Luhut Lapor soal Family Office ke Jokowi dan Prabowo, bakal Tiru Pengadilan Arbritrase di Abu Dhabi dan Dubai
Luhut Binsar Pandjaitan laporkan rencana pembentukan family office kepada Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Akan tiru pengadilan arbritrase Abu Dhabi dan Dubai.
Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi Luncurkan Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah
8 jam lalu
Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi Luncurkan Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah
Beberapa menteri kabinet Jokowi datang meresmikan peluncuran Simbara untuk komoditas nikel dan timah, ada Luhut Binsar Pandjaitan hingga Sri Mulyani.
Sri Mulyani Bertemu Presiden Singapura, Bahas Tantangan Ekonomi dan Keuangan Dunia
1 hari lalu
Sri Mulyani Bertemu Presiden Singapura, Bahas Tantangan Ekonomi dan Keuangan Dunia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjumpa Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam membahas tantangan ekonomi dan finansial bumi terkini.
Pemerintah Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun
2 hari lalu
Pemerintah Catat Pajak Atas Usaha Ekonomi Digital Capai Rp 25,88 Triliun
Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor upaya ekonomi digital hingga 30 Juni 2024 sebesar Rp 25,88 triliun.
Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru
3 hari lalu
Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru
Selain pembebasan pajak untuk NJOP rumah kediaman hingga 2 miliar rupiah, ada insentif 50 persen dan nilai tertentu. Ada juga insentif lain lantaran wajib pajak mengalami kondisi tertentu.
Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa nan Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?
3 hari lalu
Selain Keponakan Presiden, Bekal Apa nan Dimiliki Thomas Djiwandono untuk Jadi Menkeu?
Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri dinilai sebagai arena magang dia sebelum menjadi menteri keuangan.
ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran
3 hari lalu
ESDM Tegaskan Tak Ada Pembatasan BBM Bersubsidi: Semangat Kami, Subsidi Tepat Sasaran
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya tetap menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi.
4 bulan yang lalu
English (US) · 
Indonesian (ID) ·