TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi bakal menunda rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara alias IKN pada bulan Juli ini jika prasarana penunjang belum siap. Ia juga mengatakan penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tergantung progres pembangunan di lapangan.
"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas support Indonesia untuk penanganan musibah di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Presiden mengatakan sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tentang prasarana di IKN, seperti air dan listrik nan belum siap digunakan. Namun instansi Presiden sudah siap.
"Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap digunakan)," kata Jokowi saat ditanya awak media soal laporan kesiapan prasarana dari Kementerian PUPR.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo optimistis bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mulai Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.
"Sangat optimistis untuk kantornya. Ini tetap menunggu satu saja (untuk) airnya (siap) bulan Juli," kata Jokowi ketika meninjau pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di IKN, pada awal Juni lalu.
Jokowi menjelaskan bahwa pasokan air di IKN bakal berasal dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, nan telah diresmikan pada 4 Juni 2024.
"Tinggal ini menunggu pompa untuk meningkatkan air kemudian dialirkan ke gedung dan rumah-rumah nan ada di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi.
Soal Keppres pindah ibu kota, menurut Jokowi, bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita memandang situasi lapangan," katanya.
Ia mengatakan, tidak mau memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, dia bakal memandang terlebih dulu perkembangan dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.
"Kita tidak mau memaksakan sesuatu nan memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga merespons mengenai rencana berkantor di IKN pada Juli 2024 ini. Menurutnya, jika kesiapan air hingga listrik di IKN sudah siap maka dia pun menyatakan siap untuk berkantor di sana.
"Airnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, jika siap, pindah," ujar Presiden.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN tetap menunggu kesiapan prasarana mendasar di area tersebut.
"Kita lihat perkembangan sarana prasarana nan ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, 24 Juni 2024.
Beberapa prasarana nan tetap terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan airport IKN, nan bakal berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Meskipun pembangunan airport ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan tetap diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional airport tersebut.
Iklan
"Ya kan ada air, ada bandara. Kemarin airport (ditargetkan) bisa selesai Agustus lah ya, dan hasil info nan saya dapat tentunya tetap perlu penyempurnaan," tuturnya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara tetap menunggu kesiapan prasarana mendasar di area tersebut.
"Kita lihat perkembangan sarana prasarana nan ada," kata Heru ketika ditemui di sela-sela peluncuran logo HUT Ke-79 RI di Wisma Negara, Jakarta, akhir Juni lalu.
Beberapa prasarana nan tetap terus disiapkan di antaranya pasokan air bersih dan airport IKN, nan bakal berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Meskipun pembangunan airport ditargetkan rampung Agustus mendatang, Heru mengatakan tetap diperlukan pengecekan lebih lanjut dan memastikan izin operasional airport tersebut.
Gelombang Pertama Pemindahan PNS
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kemungkinan gelombang pertama ASN nan pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur, pada September 2024 ini.
"Bulan September kelak Insya Allah bakal datang gelombang pertama dari saudara-saudara kita nan bakal menjadi penduduk baru dari IKN. Jadi menjadi kawan alias kerabat baru dari ibu-bapak nan ada di Suko Mulyo. Saudara-saudara nan berasal dari Jakarta terutama aparatur sipil negara (ASN) nan datang sendiri ataupun membawa keluarganya," ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri dalam peluncuran kemitraan Pembangunan Ruang Hijau Taman Buah Puspantara IKN di Desa Suko Mulyo, Sepaku. Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin.
Myrna menyampaikan bahwa pembangunan IKN bukan sekedar menghijaukan kota, tetapi juga menyediakan tempat bagi penduduk Nusantara untuk beberapa kebutuhan.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara berjenjang mulai tahun ini hingga 2029 melalui tiga prioritas.
Jumlah ASN nan pindah ke IKN secara berjenjang tersebut sebanyak 32.937 pegawai, terdiri dari pemindahan prioritas 1 dengan 179 unit pejabat eselon 1 di 38 kementerian/ lembaga dengan jumlah ASN nan pindah sebanyak 11.016 pegawai.
Untuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/ lembaga, ialah jumlah ASN nan pindah ke IKN sebanyak 6.884 pegawai.
Sedangkan prioritas pemindahan ke-3 melibatkan 378 unit eselon 3 di 50 kementerian/ lembaga, dengan jumlah ASN nan pindah ke IKN sebanyak 14.237 orang.
Jumlah ASN nan pindah pada masing-masing prioritas ini, di dalamnya termasuk ketua instansi, kedudukan ketua tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama, kedudukan administrator, kedudukan fungsional, dan pelaksana.
Selain pemindahan ASN, untuk mengisi pegawai di IKN juga telah disiapkan beragam rancangan, seperti rencana pengisian susunan calon pegawai negeri (CPNS) unik IKN di tahun ini, kemudian ada kuota unik putra-putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pilihan Editor Warga Keluhkan Dampak Smelter PT KFI nan Mepet Permukiman, Perusahaan Klaim Masih dalam Batas Aman