Presiden Prabowo menjanjikan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun untuk mengejar backlog alias kekurangan 12,7 juta rumah, bukan langkah mudah.
28 November 2024 | 11.49 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo menjanjikan pembangunan 3 juta rumah setiap tahun untuk mengejar backlog alias kekurangan 12,7 juta rumah. Targetnya, setiap tahun bakal dibangun 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di pekotaan.
Langkah pertama nan dilakukan Prabowo adalah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum seperti di masa Pemerintahan Presiden Jokowi.
Maruarar Sirait nan ditunjuk menjadi Menteri Perumahan membeberkan beragam upaya untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun. Pertama adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk pembangunan perumahan rakyat.
Pemerintah juga bakal memanfaatkan lahan alias aset eks penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) nan tida bisa mengembalikan utang.
Beberapa lahan lain nan bisa dimanfaatkan, antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota nan tidak digunakan, lampau lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Maruarar, nan berkawan disapa Ara, juga mendekati swasta agra menyalurkan biaya CSR alias tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun rumah rakyat. Ia apalagi menyatakan sudah ada perusahaan nan bakal melakukan groundbreaking pembangunan perumahan pada Desember 2024.
"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan nan memulai groundbreaking. Dari obrolan sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Ara di Depok, Rabu, 27 November 2024 seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar nan siap membantu mengenai perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.
Salah satu perusahaan nan sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.
"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, nan bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini bakal membikin semangat gotong royong dari pihak nan besar membantu rakyat nan belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara. Pemerintah juga bakal membangun perumahan
Wakil Menteri Perumahan Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) mengatakan, TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, bakal menjadi nan terbesar lantaran mempunyai luas lahan 60 hektare, sedangkan kediaman di Gubeng bakal dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di area Stasiun Manggarai memerlukan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat nan sudah menghuni tempat tersebut.
Usulan Menteri BUMN Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan agar izin mengenai pembiayaan rumah dapat dimudahkan sehingga sasaran Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.
"Saya percaya jika regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden dan Pak Ara, nan ditugaskan untuk membikin terobosan banyak perumahan buat rakyat, terwujud," ujar Erick saat mengunjungi Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu.
Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah. Dengan support finansial nan cukup, BTN bakal lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.
"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan nan cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah jika pendanaannya tidak mencukupi, gimana BTN bisa," katanya.
Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama untuk menghadirkan kediaman rakyat berbobot dan menyediakan angsuran perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.
"Salah satu nan kita sepakati waktu itu, bagaimana pembiayaan bisa 30 tahun. nan kedua, gimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat jenis apartemen lah, nan harganya Rp270 (juta)," katanya.
Erick Thohir dan Maruarar Sirait belum lama melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) nan berada di Margonda alias di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.
Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh kediaman vertikal nan sukses dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.
Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan siap mendukung program 3 juta rumah dengan memberdayakan aset nan dimiliki.
"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya kudu siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan," kata Budi, di Jakarta, Rabu.
Dalam menyiapkan 3 juta rumah, ujar Budi lagi, terdapat perumahan nan diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan dan juga komersial.
Hunian tersebut juga bakal dibangun di atas tanah alias rumah tapak bagi daerah-daerah nan lahannya tetap luas dan juga rumah vertikal seperti rumah susun alias apartemen untuk wilayah perkotaan.
Budi mengatakan, pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.
"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, nan sudah kami olah 241 hektare dari 800 hektare. Talang Keramat kurang lebih 100 hektare, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektare," ujar Budi.
Bukan Langkah Mudah
Pemerintahan Prabowo mematok sasaran membangun 3 juta hunian setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun ada 15 juta rumah nan dibangun.
"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin 3 juta rumah setiap tahun," ujar Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.Membangun rumah sebanyak 3 juta per tahun bukan langkah mudah. Sebagai perbandingan, Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah nan dicanangkan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.Pilihan Editor Alasan Ketua DEN Luhut Sebut Pemerintahan Prabowo Akan Tunda Pelaksanaan PPN 12 Persen
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
- Podcast Terkait
- Podcast Terbaru