Ini Kerugian Pengguna Jika Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK Diterapkan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat mengenai skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi di Jakarta, Jumat 6 September 2024. 

Sebelumnya, Menhub Budi Karya menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 tetap berkarakter wacana. "Itu belum, tetap wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua pikulan umum bersubsidi digunakan oleh orang nan memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi nan ada tetap berkarakter wacana dan belum ada keputusan final. Apa kerugian bagi pengguna KRL juga kebijakan itu diterapkan?

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK. Menurut dia, kebijakan nan bakal berujung pada kenaikan tarif KRL itu malah berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Skema ini juga berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelah menengah ke bawah," kata Achmad melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 29 Agustus 2024. 

Pasalnya, menurut Achmad, persoalan bisa timbul dari sulitnya proses registrasi dan verifikasi masyarakat. Terutama, bagi pengguna KRL nan tidak mempunyai kemudahan akses ke teknologi digital. "Mereka  bisa kesulitan mendaftarkan NIK untuk mendapat subsidi," kata dia. Selain itu, tidak semua masyarakat nan memerlukan subsidi ini bisa terjangkau kebijakan berbasis NIK. 

Alih-alih meningkatkan tarif dan menerapkan subsidi berbasis NIK, Achmad mengatakan, pemerintah semestinya menggunakan pendekatan nan lebih inklusif dan tidak memberatkan. Misalnya, dengan mempertahankan tarif KRL nan terjangkau untuk semua pengguna. "Ini bisa dibarengi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan subsidi," ujarnya.

Perwakilan KRLMania, Nurcahyo mengatakan rencana tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi membatasi kampanye penggunaan transportasi publik. “Kami mau menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai jasa transportasi publik nan semestinya tidak didasarkan pada keahlian ekonomi alias domisili penggunanya,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat 30 Agustus 2024.

Iklan

Kebijakan subsidi berbasis NIK, dia melanjutkan, berisiko mengubah prinsip transportasi publik terbuka untuk semua kalangan. “Oleh lantaran itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK lantaran bertentangan dengan prinsip dari pelayanan publik. Kebijakan nan lebih baik adalah kebijakan nan memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan jasa KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” katanya.

Sementara itu, dilansir dari Koran Tempo jenis Senin, 2 September 2024, Ketua Inisiatif Strategis untuk Transportasi, Darmaningtyas, mengatakan pemberian subsidi transportasi kepada semua pengguna KRL bakal lebih banyak membawa untung daripada mengelompokkannya berasas tingkat ekonomi. 

Musababnya, untung subsidi berbasis NIK hanya dirasakan oleh golongan tidak bisa dan pemerintah lantaran anggaran subsidi bisa ditekan. Apabila subsidi transportasi ditujukan untuk semua pengguna, keuntungannya dapat dinikmati oleh semua pihak, dari penurunan polusi udara, mengatasi kemacetan wilayah Jabodetabek, hingga penghematan subsidi BBM. 

Kalau Kementerian Perhubungan bermaksud mengurangi subsidi untuk KRL Jabodetabek, Darmaningtyas menyarankan sebaiknya dilakukan saja penyesuaian tarif KRL nan tidak pernah dinaikkan sejak 2016. “Dengan demikian, jasa KRL juga menjadi lebih baik lantaran perusahaan mempunyai arus kas nan cukup untuk beraksi setiap hari,”. 

ANANDA RIDHO SULISTYA  | RIRI RAHAYU | ILONA ESTHERINA | IKHSAN RELIUBUN I  KORAN TEMPO 

Pilihan Editor: Rencana Penerapan Tiket KRL Berbasis NIK, Jokowi: Saya Belum Tahu