Izin Kelola Tambang: PGI-KWI Tolak, Muhammadiyah Timbang Plus Minus

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo memberikan izin kelola tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) agama. PGI dan KWI menolak, sementara Muhammadiyah tetap membahas perihal tersebut.

Sejumlah ormas kepercayaan telah memberikan respons terhadap 'karpet merah' nan digelar Jokowi berangkaian dengan pengelolaan tambang. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), wakil resmi kepercayaan Katolik di Indonesia, menyatakan penolakan.

Disampaikan Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI Marthen Jenarut, gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan nan sesuai prinsip berkepanjangan (sustainability).

"Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Karena itu, KWI sepertinya tidak berkeinginan untuk mengambil tawaran tersebut," kata Marthen melalui keterangan tertulis, Rabu (5/6).

KWI, lanjut dia, adalah lembaga keagamaan dengan peran-peran seperti, tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat) dan martyria (semangat kenabian).

Fokus KWI tetap pada pewartaan dan pelayanan sehingga mewujudkan tata kehidupan nan bermartabat.

Kemudian meski tak tegas menyatakan penolakan, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) nan mewakili kepercayaan Kristen di Indonesia, mengaku pengelolaan tambang bukan bagian pelayanan mereka.

Selain itu, Ketua Umum PGI Gomar Gultom berbicara PGI juga tidak mempunyai keahlian dalam mengelola tambang.

"Ini betul-betul berada di luar mandat nan dimiliki oleh PGI," kata Gomar dalam keterangannya, Kamis (5/6).

PGI memang mengapresiasi keputusan Jokowi. Namun bukan berfaedah PGI bersedia turut dalam pengelolaan tambang. Gomar pun menyinggung peran PGI nan kerap mendampingi korban imbas upaya tambang.

Tentu jadi perihal asing jika PGI turut mengelola tambang, sementara tetap melayani korban upaya tambang.

"PGI jika ikut menjadi pelaku upaya tambang potensial bakal menjadikan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri kelak dan bakal sangat rentan kehilangan legitimasi moral," tambahnya.

Muhammadiyah tetap pikir-pikir

Ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyambut positif keputusan Jokowi. Namun Muhammadiyah mengaku tetap mau mempertimbangkan terlebih dahulu.

"Muhammadiyah tidak bakal mengambil langkah secara tergesa-gesa guna mengukur keahlian dalam pengelolaan tambang sehingga tidak bakal menimbulkan masalah baik bagi organisasi, masyarakat, bangsa dan negara," kata Saad Ibrahim selaku salah satu Ketua bagian PP Muhammadiyah.

Saad berbicara Muhammadiyah tetap perlu mempertimbangkan plus-minus dan kapabilitas organisasi dalam pengelolaan tambang.

Sementara itu, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku skeptis dengan tawaran tersebut. Menurut dia, tawaran pemberian wilayah izin upaya pertambangan unik (WIUPK) adalah jebakan.

Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam patokan tersebut terdapat Pasal 83A nan memberikan kesempatan bagi ormas kepercayaan untuk mempunyai WIUPK.

(els/end)

[Gambas:Video CNN]