Jembatan untuk Jalur Evakuasi Tsunami di Sumbar Ambruk, BPBD: Mitigasi Struktural Juga Sangat Penting

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah jembatan gantung jalur pemindahan jika terjadi tsunami di Jorong Sikabau, Nagari Ranah Koto Tinggi, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, ambruk mengakibatkan sembilan sepeda motor jatuh terperosok ke sungai.

"Jembatan sepanjang 70 meter itu putus pada Rabu malam, 28 Agustus 2024. Tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 10 orang nan merupakan pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan ringan," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat, Zulkarnain, di Simpang Empat, Kamis, 29 Agustus 2024. 

Ia mengatakan ambruknya jembatan gantung lantaran kondisi jembatan sudah tua dan lapuk. Ditambah kelebihan kapabilitas pengguna saat kejadian.

"Jembatan itu merupakan akses ke perkebunan masyarakat dan juga akses jalur pemindahan musibah tsunami," ujarnya.

Sejumlah personel BPBD Pasaman Barat telah turun ke lapangan dan bakal mencarikan solusi mengatasinya.

Ia mengatakan ancaman gempa megathrust 8.5 magnitudo sesuai dengan penyampaian BMKG baru-baru ini, memerlukan mitigasi bencana.

Seharusnya berasas Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 bahwa standar pelayanan minimal pemerintah wilayah dalam ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat adalah adanya jasa info kebencanaan, jasa pencegahan dan kesiapsiagaan, serta jasa evakuasi.

Untuk itu pemerintah kudu melakukan mitigasi musibah baik mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya meminimalkan akibat musibah dengan membangun beragam sarana fisik. Mitigasi jenis ini merupakan upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap musibah dengan langkah rekayasa teknis gedung tahan bencana.

Sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi akibat musibah dengan memberikan training kepada masyarakat ketika menghadapi musibah alam.

Menurut Zulkarnain, wilayah pesisir pantai Pasaman Barat mempunyai panjang 152 kilometer, salah satunya berada di Jorong Sikabau nan berada di wilayah pesisir pantai barat Sumbar dan sangat berpotensi mengalami musibah tsunami.

"Perlu memberikan mitigasi struktural pembangunan shelter dan jalan alias jalur pemindahan tsunami," katanya.

Ia menjelaskan minimnya anggaran pada bagian pencegahan dan kesiapsiagaan membikin mitigasi musibah tidak melangkah efektif. "Ke depan, kita kudu memikirkan gimana kesungguhan dalam mitigasi musibah lantaran Pasaman Barat adalah rawan bencana," ucapnya.

Iklan

BMKG Ajak Pemda Mitigasi Bencana

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika sebelumnya telah membujuk pemerintah wilayah agar menyiapkan tata ruang nan kondusif dan bisa menampung masyarakat sebagai upaya mitigasi jika gempa Megathrust terjadi di Indonesia.

"Bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemerintah wilayah sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi nan mengakibatkan tsunami. Pemerintah wilayah itu sudah diajak bersama-sama menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sistemnya, adakah jalur evakuasinya, adakah tempat shelter evakuasi," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konvensi pers di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menyebut Indonesia dikelilingi 13 area megathrust berdasarkan peta sumber ancaman gempa (PuSGen) pada tahun 2017. Megathrust ini merupakan area pertemuan antar-lempeng tektonik bumi nan berpotensi memicu gempa kuat dan tsunami.

Dari 13 zona, aktivitas area megathrust segmen Selat Sunda dan segmen Mentawai-Siberut tetap menjadi ancaman bahaya terbesar nan dapat terjadi sewaktu-waktu lantaran dari dua segmen tersebut sudah ratusan tahun belum pernah terjadi gempa besar menurut catatan BMKG.

Zona megathrust segmen Mentawai-Siberut di barat Sumatera, sementara segmen Selat Sunda sebagian terbentang di Selatan Jawa-Bali.

Seismic Gap Megathrust (SGM) Mentawai-Siberut potensi 8,9 magnitudo dan Selat Sunda potensi mencapai 8,7 magnitudo. Oleh lantaran itu para ilmuwan, termasuk BMKG terus menggencarkan pentingnya upaya mitigasi kepada pemerintah pusat, wilayah dan masyarakat lantaran musibah tersebut bisa terjadi sewaktu-waktu.

Pilihan Editor Kaesang Kembali Dilaporkan ke KPK Kasus Dugaan Gratifikasi, Laporan Sebelumnya Ditolak