Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Anak Buah Prabowo Usul Ditunda, Susi Pudjiastuti Minta Dibatalkan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali membikin kebijakan nan kontroversial. Terbaru, mantan Wali Kota Solo itu mengizinkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. 

Presiden Jokowi mengatakan, izin ekspor adalah pasir hasil sedimentasi di laut nan dianggap menyebabkan pendangkalan sehingga mengganggu pelayaran. “Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. nan dibuka, (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi mengatakan, sedimen nan diekspor berbeda dengan pasir laut. Ia juga menyebut sedimentasi itu sebagai barang nan mengganggu alur jalan kapal di laut. “Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi,” ujarnya.

Menanggapi pembukaan perizinan mengenai ekspor pasir laut itu, petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengusulkan agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi itu ditunda terlebih dahulu. 

“Ya, saya mengusulkan jika bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut jika memungkinkan ditunda,” kata Muzani nan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024.

Pernyataan Ahmad Muzani ini dapat dianggap penting, mengingat Gerindra bakal menjadi partai penguasa setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto, dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. 

Selain itu, anak buah Prabowo ini juga meminta agar pemerintah secepatnya melakukan penundaan realisasi rencana kebijakan ekspor pasir laut tersebut. Terlepas apakah kebijakan itu nantinya bakal dapat mendatangkan faedah dari sisi ekonomi. 

“Kami berpikir jika bisa penyelenggaraan tentang ekspor pasir laut secepat mungkin, jika mungkin ditunda. Selalu saja alasannya adalah argumen untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi nan lebih besar dari aktivitas ini,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini juga meminta rencana kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dikaji kembali. Hal itu untuk mempertimbangkan untung alias justru kerugian nan bakal lebih banyak diperoleh dari kebijakan tersebut.

“Kalau memungkinkan dicek dulu dari aktivitas ini antara faedah dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian nan kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah aktivitas nan bakal menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya, tetapi jika rupanya manfaatnya rupanya lebih besar, kelak itu untuk dipikirkan lebih lanjut,” tuturnya.

Tak berakhir sampai disitu, Muzani juga berambisi pemerintah mendengarkan pandangan dari para mahir lainnya, baik di bagian ekonomi hingga ekologi dan lingkungan. Dia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan akibat terhadap kerusakan lingkungan andaikan kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut direalisasikan.

“Untuk kita perhatikan bahwa kita bakal menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut nan cukup serius ke depan jika aktivitas ini dilanjutkan, meskipun dari sisi perekonomian juga kita bakal mendapatkan kegunaan dan nilai tertentu dari jumlah ini,” kata dia.

Iklan

Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Ekspor Pasir Laut

Mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan membuka kembali ekspor pasir laut nan sempat ditutup 20 tahun lalu. Susi berujar perubahan suasana alias climate change sudah terasa dan bakal berakibat pada masyarakat. Dengan demikian, dia menegaskan jangan sampai diperparah dengan penambangan pasir laut.

Susi lantas menyarankan agar pemerintah menyewakan pulau di Tanah Air kepada negara lain selama periode tertentu daripada penjualan pasir laut. “Daripada kalian keruk pasirnya dan kau ekspor, kenapa kalian tidak berpikir untuk pulau kalian sewakan saja 100 tahun seperti Hong Kong disewakan ke Inggris,” kata Susi Pudjiastuti, dikutip lewat akun Twitter pribadinya pada Ahad, 18 Juni 2023.

Setelah disewakan, menurut dia, pulau itu bakal dikembalikan dengan pembangunan prasarana nan lebih bagus. Sehingga, Indonesia tidak kehilangan pulau-pulau nan dimilikinya.

Di sisi lain, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin, mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi nan membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain nan mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya. “Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas,” katanya saat dihubungi Tempo pada, Ahad, 15 September 2024.

Kemudian master ekonomi Universitas Mataram Ihsan Ro'is memandang aktivitas ekspor sedimen laut ke luar negeri, seperti Singapura, dapat merugikan Indonesia untuk jangka panjang. Ihsan mengatakan, pasir laut nan selama ini dibeli Singapura dari Indonesia justru dipakai untuk mereklamasi pantai negara tersebut nan membikin daratan mereka menjadi lebih luas.

Sebelumnya, luas Singapura hanya 578 kilometer persegi dan sekarang luas itu telah bertambah signifikan hingga 25 persen menjadi 719 kilometer persegi. “Nanti dari daratan itu diambil garis pantai, kena lagi pantai kita. Bahaya juga (bagi kedaulatan dan laut teritorial),” kata Ihsan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu pekan lalu.

Yudono Yanuar, Riri Rahayu , Michelle Gabriela, dan M. Raihan Muzzaki berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Terpopuler: 4 Proyek Prabowo jadi Bom Waktu, 4 Perusahaan Grup Bakrie Ditetapkan PKPU